Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

22.271

22.750

2%

Kasus Baru

526

479

-9%

Update: 25 Mei 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pilkada Serentak 2020 Dalam Ketidakpastian, KPU Daerah Maju Kena Mundur Kena

Ilustrasi | Foto: kabar.news
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Mas Awo

POSISI Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah yang wilayah kerjanya masuk dalam program Pilkada Serentak 2020, sungguh sangat tidak enak. Meski sudah ada Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang tentang Pemilihan Kepala Daerah, jajaran KPU di 270 daerah provinsi, kabupaten dan kota masih harus bergulat dengan kepala daerah dan DPRD untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah bisa dilaksanakan sesuai amanat undang-undang.

Ya, KPU Daerah masih harus memastikan apakah APBD masih bisa menyangga kebutuhan pelaksanaan pesta demokrasi memilih kepala dan wakil kepala daerah. Pasalnya, di tengah wabah Covid-19 ini bukan hanya perhatian dan tenaga aparatur pemerintah tersedot ke situ, anggaran pun banyak ang harus direalokasikan atau dipindahkan untuk penanganan Covid-19. Sementyara Perppu No 2 Tahun 2020 hanya mengubah waktu pelaksanaan pungut-hitung dari September ke Desember 2020.

Kalau dari segi anggaran bisa dipenuhi, bagaimana dengan daerah yang masih memberlakukan pembatasan sosial berskala besar dan menerapkan physical distancing di mana orang harus jaga jarak, pakai master dan tidak boleh bergerombol? Belum lagi kalau terjadi –maaf semoga tidak ada yang mengalami – serangan kedua wabah Covid-19? Atau bisa juga ada daerah yang sekarang masih hijau atau kuning, mendadak menjadi zona merah?

Soal anggaran pelaksanaan mungkin saat ini sedang dimatangkan di 270 daerah yang memiliki agenda pemilihan kepala daerah. Tapi bagaimana dengan proses dan kegiatan dari sebuah pesta demokrasi yang harus dilakukan secara interaktif dan melibatkan banyak orang seperti verifikasi pemilih, coklit pemilih, verifikasi dukungan dan kampanye?

Tidak mudah membayangkan bentuk verifikasi jika tanpa melibatkan petugas yang datang ke rumah-rumah dan bertemu banyak orang di tengah wabah corona seperti sekarang ini. Tidak terbayangkan bagaimana protokol kesehatan harus diterapkan dalam suatu kampanye yang melibatkan puluhan ribu orang? Sungguh situasi yang tidak mudah bagi KPU selaku penyelenggara Pemilu. Ibaratnya: Maju Kena Mundur Kena.

Perppu yang ditandatangani Presiden pada 4 Mei 2020, untuk menjadi ketetapan yang berlaku penuh masih memberi ruang 90 hari bagi DPR untuk menyetujui atau menolaknya. Kepastian bisa segera diperoleh jika DPR segera mengesahkannya sebagai UU dalam waktu dekat ini. Tok. Setuju. Berlaku. Tanpa persetujuan, Perppu hanya bisa berlaku jika DPR tidak ambil sikap sampai90 hari sejak ditetapkan. Itu artinya kita harus menunggu sampai 4 Agustus 2020.

Dalam suatu diskusi online antara pakar, anggota DPR, komisioner KPU pusat dan daerah serta wartawan, Jumat (15/5/2020), suasana pesimistik luntur tatkala seorang pengamat dengan heroik mengatakan “Walau langit runtuh demokrasi harus ditegakkan” menyitir ungkapan “Walau langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan”.

Ada lagi akademisi yang pernah menjadi komisioner KPU memberi semangat pada Pemilu pertama setelah reformasi kondisinya sama parahnya. Toh, katanya, Pemilu tetap bisa dilaksanakan. Tugas KPU adalah melaksanakan Pemilu, makanya harus fokus ke pelaksanaan.

Seorang wakil rakyat yang menjadi pimpinan di Komisi II DPR juga menjanjikan segera mendorong pembahasan Perppu No 2 Tahun 2020 supaya segera menjadi undang-undang. Diusahakan secepatnya, setidaknya sebelum lebaran tahun ini yang diperkirakan jatuh pada tanggal 23 – 24 Mei 2020. Maish ada waktu lima hari kerja yang bisa dipakai oleh DPR untuk mengesahkan Perppu menjadi UU. Semoga janji wakil rakyat itu bisa ditunaikan sehingga satu faktor ketidakpastian Pilkada Serentak 2020 bisa dihapuskan.

Masalah lain yang perlu dituntaskan adalah proses pelaksanaannya. Posisi sebelum Wabah Covid-19 melanda, proses pendaftaran dan verifikasi calon perseorangan sudah bisa dilakukan. Namun untuk pendaftaran calon dari partai politik atau gabungan partai politik hanya segelintir KPU yang sudah menyelesaikannya. Mari kita tarik mundur dengan asumsi pemungutan suara dilakukan pada Sabtu, 9 Desember 2020.

Hari H pelaksaan pemungutan suara dikurangi 3 hari masa tenang, artinya akhir masa kampanye adalah 5 Desember 2020. Mengacu waktu kampanye yang terakhir dipangkas menjadi 71 hari, dihitung mundur dari 5 Desember maka awal kampanye diperkirakan pada awal Agustus 2020. Di rentang waktu tersebut agenda pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, serta pemasangan alat peraga kampanye dilakukan. Pertanyaannya, apakah di bulan Agustus 2020 warga sudah bisa bergerak bebas secara aman?

Anggaplah saat itu pandemi Covid-19 sudah dilewati. Anggap juga DPR RI gerak cepat mengesahkan Perppu menjadi UU sebelum lebaran. Sehingga KPU Daerah punya rentang waktu antara awal Juni sampai awal Agustus 2020 untuk melakukan tahapan yang harus dilaksanakan. Ada penetapan panitia pemilihan dari kecamatan sampai tempat pemungutan suara, pendaftaran pemilih serta pencocokan dan penelitian data pemilih, verifikasi data dukungan Parpol, penetapan pasangan calon, dilanjutkan pengundian dan sosialisasi.

Dengan rentang waktu hanya sekitar 3 bulan terhitung awal Juni 2020, kita percaya ada KPU Daerah yang mampu melakukannya. Tapi tidak boleh menafikan akan ada daerah yang kesulitan memenuhi tahapan itu. Apalagi daerah yang masih menerapkan PSBB, bagaimana bisa melakukan kegiatan yang harus ada interaksi langsung dengan warga?

Mungkin Pilkada Serentak 2020 bisa menjadi tidak serentak karena ada daerah-daerah yang kondisinya berbeda dalam konteks wabah Covid-19 ini, Kalau memang demokrasi harus ditegakkan, dan Pilkada mesti digelar, penetapan waktu pelaksanaan pungut hitung akan menjadi acuan. Perppu memang memberi kelonggaran jika kondisi tidak memungkinkan, Pilkada Serentak 2020 bisa diundur di awal 2021.

Kita berharap KPU Daerah melakukan proses yang mungkin dilakukan, biarlah semuanya berlangsung sesuai kondisi daerah. Jangan terlalu dipaksakan, apalagi sampai melupakan peristiwa pahit berjatuhannya para pelaksana Pemilu tahun lalu. Sungguh sesuatu yang buruk kalau ada korban lagi pada penyelenggaraan pesta demokrasi kali ini, yang bisa jadi kini terjadi bukan karena kelelahan, tapi karena virus yang mematikan dan bisa terjadi tanpa gejala.

Patut dipertanyakan, kenapa Pilkada Serentak 2020 diundur saja pada hitungan waktu yang realistis, daripada terkesan dipaksakan namun memberi ruang longgar untuk diundur lagi? Demokrasi memang harus ditegakkan, tapi keselamatan warga adalah yang utama.

*) Ditulis oleh Agus Widyanto, praktisi media, wartawan anggota PWI

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*