JAKARTA, JOSS.CO.ID — Rencana pemerintah untuk membagikan telepon seluler (HP) gratis kepada masyarakat sebagai bagian dari bantuan sosial (bansos) menuai sorotan tajam dari kalangan ekonom. Kebijakan yang disampaikan oleh Utusan Khusus Presiden, Hashim Djojohadikusumo, tersebut dinilai berisiko menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran.
Ekonom menilai pemerintah seharusnya mengidentifikasi kebutuhan mendasar masyarakat terlebih dahulu sebelum menetapkan program bantuan baru. Selain masalah alokasi anggaran, efektivitas pemberian HP gratis ini juga dipertanyakan, terutama terkait kemampuan penerima dalam memanfaatkan perangkat tersebut secara berkelanjutan.
Wacana pembagian HP gratis ini berkaitan erat dengan rencana pembuatan rekening bank bagi warga negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun yang telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rekening tersebut direncanakan akan diberi saldo awal sebesar Rp50.000 bebas biaya administrasi.
Hashim menjelaskan bahwa kabinet telah menyepakati pelaksanaan program pembuatan rekening bank gratis tersebut. Dua bank milik negara (BUMN) yang ditunjuk adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) dengan target menjangkau 30% populasi masyarakat Indonesia.
“Semua orang akan diberikan HP dengan rekening digital semua dananya akan dikirim ke sana ke rekening masing-masing, dan di sinilah pemerintah bisa dapat tambahan revenue [pendapatan],” ujar adik Presiden Prabowo Subianto tersebut dalam acara Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Menanggapi wacana tersebut, Direktur Riset Bidang Makroekonomi Kebijakan Fiskal dan Moneter Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto, menilai pemerintah semestinya mengkaji kebutuhan riil masyarakat sebelum merumuskan program bantuan baru.
Menurut Akhmad, pemberian HP gratis sangat berpotensi menambah beban APBN di tengah terbatasnya ruang fiskal pemerintah.
“APBN sedang tidak ‘mewah’, sebab Indonesia hanya memiliki Rp3.800 triliun, dengan Rp600 triliun untuk bayar bunga utang,” ujarnya.
Ia juga menggarisbawahi besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program lain, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), di mana pada saat yang sama anggaran sejumlah kementerian/lembaga serta Transfer ke Daerah (TKD) justru mengalami pemangkasan.
“Yang terjadi bukan efisien, yang terjadi adalah memindahkan alokasi dari satu hal ke hal lain yang sama-sama nggak efisien,” kata Akhmad seusai acara Core Media Discussion: 2 Tahun Prabowo-Gibran, Rabu (14/10/2026).
Lebih lanjut, Akhmad memberikan dua catatan kritis mengenai efektivitas HP sebagai skema bansos baru:
- Mekanisme Penyaluran: Jika skema penyaluran bansos saat ini sudah berjalan, pemerintah perlu mengevaluasi apakah masalah utama masyarakat memang terletak pada kepemilikan HP.
- Penuntasan Salah Sasaran: Apabila masih terjadi penyaluran yang tidak tepat sasaran, pemerintah seharusnya memfokuskan energi pada penegakan hukum terhadap dugaan penyelewengan dari tingkat kepala desa hingga ketua RT/RW.
Selain persoalan ketepatan sasaran, keberlanjutan penggunaan HP oleh masyarakat berpenghasilan rendah juga menjadi pertanyaan besar. Pemberian unit HP dinilai belum cukup karena pengguna tetap harus menanggung biaya operasional harian.
“Kasih HP juga belum bisa pakai. Nanti sudah beli HP, habis itu harus beli pulsa, siapa yang beli pulsa? Itu ide nggak jelas,” tegas Akhmad.
Rangkaian kritik ini menekankan pentingnya pemerintah untuk kembali mengkaji secara mendalam aspek kebutuhan prioritas penerima, beban biaya lanjutan, serta ketahanan anggaran negara sebelum mengeksekusi wacana pembagian HP gratis tersebut.
Baca Juga: Hashim Djojohadikusumo Mundur dari Surge (WIFI), Bagaimana Nasib Internet Rakyat?
Leave a Reply