Press "Enter" to skip to content

Ketua DPRD Jateng : Peraturan Rest Area Tol Harus Ramah Ekonomi Rakyat

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Peraturan yang ada mengenai rest area atau tempat peristirahatan di jalan tol perlu disesuaikan agar lebih ramah dengan kegiatan ekonomi rakyat, khususnya warga masyarakat di sekitar jalan tol dan kalangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) yang merupakan kegiatan ekonomi rakyat paling riil. Saat ini peraturan tentang rest area yang berlaku, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jalan Tol dipandang masih belum memberikan akses yang mudah bagi kegiatan UMKM sehingga perlu direvisi.

Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Rukma Setyabudi, mengungkapkan hal itu menanggapi pendapat bahwa proyek jalan tol belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah yang dilalui. Bahkan ada keluhan dari para pedagang makanan dan minuman, barang kerajinan serta jasa lainnya yang selama ini menjadi gantungan hidup warga di sepanjang jalur pantai utara (Pantura) Jawa meredup sejak dioperasikannya Tol Trans Jawa.

“Persoalannya jelas sekali, rest area yang merupakan satu-satunya ruang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perekonomian rakyat tidak memungkinkan untuk diakses secara langsung oleh para pelaku UMKM. Kalau peraturannya tidak diubah, penyediaan ruang untuk UMKM menjadi pelengkap saja,” kata Rukma Setyabudi, Senin (16/7).

Menurut Rukma, peraturan yang membuat tempat peristirahatan tol tidak bersahabat dengan perekonomian masyarakat ada di Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, khususnya di Pasal 7 Ayat (4), yang menyatakan “Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan tol”.  Di sini, tambah dia, tempat istirahat sebagai satu-satunya ruang yang bisa untuk menampung keterlibatan perekonomian warga di sekitar tol, ditutup koneksitasnya oleh peraturan pemerintah, sehingga aturan di bawahnya juga mengikuti aturan ini.

“Kita pakai logika saja. Misalnya rest areaUngaran yang ada di Km 22 Tol Semarang-Solo pasti sulit dimanfaatkan oleh kuliner tradisional yang ada di Ungaran untuk bisa berkegiatan di situ karena mereka harus masuk dari pintu tol Banyumanik. Karyawan dan pemilik kuliner pun harus naik mobil untuk bisa masuk rest area. Ini proses yang tidak masuk di akal untuk kegiatan ekonomi kategori UMKM,” tegas Rukma.

Ketua DPRD Jateng, RukmaSetyabudi (kiri) sedangmendengarkanpenjelasan General Manager Rest Area KM 22, TellyFanda (kanan) | Foto : joss.co.id/istimewa

Dengan aturan seperti itu, wajar kalau di rest area bukan ekonomi rakyat yang berkembang, tapi modal besar yang sistem manajemennya sudah bagus seperti Mc Donald’s, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, Alfamart dan Indomart serta produk bermerk terkenal lainnya. Dia juga memahami kekesalan Presiden Joko Widodo saat meresmikan Tol Solo-Sragen, Minggu (15/7), melihat tidak adanya kuliner tradisional di rest area tol. Presiden Jokowi meminta agar outlet asing diganti dengan kuliner tradisional setempat seperti soto, gudheg, sate, telur asin, wedang ronde ataupun kegiatan UMKM seperti batik.

Baca juga : Ketua DPRD Jateng : Terminal Baru Bandara Semarang, Terminal Terapung Pertama

Rukma mengungkapkan, maraknya gerai dan outlet produk bermerk di tempat peristirahatan tol sulit dihindarkan kalau peraturannya tidak diubah. Untuk itu dia meminta agar Presiden Joko Widodo mengubah Pasal 7 Ayat (4) yang bermula dari PP No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol yang beberapa kali berubah tapi pasal tentang rest area tetap dibiarkan sama. “Harus diubah agar boleh dibuat akses ke rest area supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas usaha di situ. Saya yakin kalau itu dilakukan ekonomi warga sekitar rest areaakan tumbuh subur.”

Rukma menegaskan inti masalahnya bukan tidak adanya ruang atau space bagi UMKM tapi model akses yang memang tidak pro ekonomi rakyat. Padahal, kata dia, jika diambil rata-rata tempat peristirahatan tol ada di setiap 25 km ruas tol mengacu pada aturan maksimal 50 km dan minimal jarak terdekat 20 km untuk keberadaan rest area, maka dari Pejagan sampai Ngawi sepanjang 364,44 km sedikitnya bisa ada 14 rest area di wilayah Jawa Tengah di jalur A. Untuk jalur B dari Ngawi sampai Pejagan Brebes juga bisa dibangun 14 rest area lagi, sehingga di Jateng potensial didirikan 28 rest area. Kalau peraturan akses rest area diubah, terbuka peluang usaha bagi ekonomi rakyat yang sangat besar.

Peluang tersebut, kata dia, perlu dimanfaatkan untuk menumbuhkan ekonomi rakyat. Peluang menjadi lebih menarik melihat posisi Jateng berada di pertengahan jalan tol dari Merak sampai Banyuwangi atau Jakarta Surabaya, sehingga peluang occupancy rest area– nya akan sangat tinggi.

Hal lain yang diusulkan Rukma adalah merevisi Undang-Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang di dalamnya terdapat pasal-pasal yang menjadi dasar aturan tol termasuk aturan tentang rest area, khususnya Pasal 56 yang menyebutkan “Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol”. Sekarang ini harus dibedakan antara pengguna jalan tol dengan aktivitas rest area, karena itu ranah yang berbeda.

“Analoginya, kalau pengguna Bandara juga harus naik pesawat terbang, atau orang yang mau masuk ke stasiun hanya penumpang kereta api dan petugas PT KAI, ya stasiun dan Bandara tidak bermakna bagi perekonomian rakyat dan warga,” tukasnya, seraya tersenyum. (awo/adv)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id