1,6 Juta PNS Bakal Dimutasi ke Desa Jadi Tenaga Pengajar Hingga Penyuluh

Tjahjo Kumolo | Foto: fin.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan sebanyak 1,6 juta Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berprofesi sebagai tenaga administratitf akan ditugaskan sebagai tenaga pengajar hingga penyuluh di pedesaan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Menurutnya kebijakan tersebut merupakan bagian dari reformasi birokrasi pemerintah. Dia merinci dari jumlah tersebut sekitar 700.000 dipersiapkan oleh KemenPANRB, Kemendikbud, Kementerian Keuanagn serta kemendagri untuk ditugaskan sebagai tenaga pengajar di desa dan pelosok negeri.

“Memang 1,6 juta ini ke depan akan kita alokasikan untuk 700.000 tenaga pengajar yang sekarang sedang dipersiapkan KemenPANRB, Kemendikbud, Kementerian Keuangan, serta Kemendagri,” kata Tjahjo, dalam sebuah diskusi online seperti dikutip dari CNBCIndonesia.

Tjahjo menuturkan total PNS yang berprofesi sebagai tenaga administrasi nantinya tidak hanya diperuntukkan untuk tenaga pengajar maupun penyuluh, melainkan juga tenaga kesehatan. Pasalnya, tenaga kesehatan di pedesaan saat ini memiliki jumlah yang terbatas.

Baca juga: Tjahjo Kumolo Berencana Pangkas ASN Yang Tak Produktif

Berdasarkan data KemenPANRB, masih ada kekurangan tenaga kesehatan hingga 260.000 orang, baik dokter maupun bidan. Termasuk kekuranagn tenaga penyuluh diseluruh pedesaan, baik tenaga penyuluh pertanian, pengairan dan lainnya.

“Masih kurang 260.000 tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat maupun bidan. Termasuk kurang 80.000 tenaga penyuluh di seluruh pedesaan, baik itu tenaga pertanian, pengairan, dan lain-lain,” katanya.

Tjahjo menegaskan bahwa perampingan komposisi aparatur sipil negara ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pemerintah ingin kas keuangan negara bisa lebih efisien dengan kebijakan ini.

Menurutnua, fokus reformasi harus dilakukan dari akarnya yakni tata kelola pemerintahan serta skala prioritas di setiap instansi.

“Fokusnya reformasi birokrasi dilakukan pada akar masalah kita. Pertama tata kelola pemerintahan, serta skala prioritas setiap instansi,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*