Ngesti Pandawa

Rp 9,8 Triliun Dana BOS Mulai Dicairkan, Separonya Dialokasikan Untuk Guru Honorer

Ilustrasi | Foto: net
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahap I pada Februari 2020 mulai ditransfer ke sekolah-sekolah dengan total Rp9,8 triliun dari alokasi Rp 54,32 triliun.

Menurutnya pencairan tersebut sudah sesuai dengan skema yang baru ditetapkan bersama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Rencananya untuk 10 Februari, 136.579 sekolah yang akan mendapat Rp 9,8 triliun, dana tersebut bisa membantu sekolah beroperasi,” kata Sri Mulyani, Senin (10/2) seperti dikutip dari Detikfinance.

Dia menuturkan pengubahan skema penyaluran ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48 tahun 2019 tentang pengelolaan DAK Non Fisik.

Adapun pokok perubahan tersebut adalah penyaluran langsung ke sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, percepatan tahap penyaluran, dan penyederhanaan administrasi pelaporan.

Sementara tujuan pengubahan skema penyaluran, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebut dalam rangka mendukung program merdeka belajar yang digagas oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.

“Untuk dana BOS ada PMK pengelolaan DAK non fisik. Kemudian ada Permendikbud untuk petunjuk teknis, Permendagri tentang pengelolaan dana BOS dan monitoring, evaluasi pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana desa,” jelas Sri Mulyani.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat digunakan meningkatan kesejahteraan guru honorer.  Dia menegaskan porsinya bisa mencapai 50%.

Baca juga: Bambang Kribo Minta Gaji GTT di Jateng Sesuai UMR

“Penggunaan BOS sekarang lebih fleksibel untuk kebutuhan sekolah. Melalui kolaborasi dengan Kemenkeu dan Kemendagri, kebijakan ini ditujukan sebagai langkah pertama untuk meningkatan kesejahteraan guru-guru honorer dan juga untuk tenaga kependidikan,” ujarnya.

Dia menambahkan pembayaran honor guru honorer dengan menggunakan dana BOS dapat dilakukan dengan beberapa persyaratan, yaitu: Guru bersangkutan sudah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), belum memiliki sertifikasi pendidik, sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Lebih jauh, Nadiem menyampaikan, batas 50 persen tersebut tidak mutlak dialokasikan seluruhnya untuk guru honorer melihat kondisi nyata ada sekolah dengan sedikit tenaga honorer. Bagi sekolah dengan kondisi jumlah guru PNS sudah mencukupi, penggunaan otonomi dana BOS sepenuhnya berada di tangan kepala sekolah.

Syarat transparansi dan akuntabilitas Dalam kebijakan ketiga Merdeka Belajar ini, Kemendikbud berfokus pada meningkatkan fleksibilitas dan otonomi kepala sekolah untuk menggunakan dana BOS sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berbeda-beda.

Namun, hal ini diikuti dengan pengetatan pelaporan penggunaan dana BOS agar menjadi lebih transparan dan akuntabel. “Karena kita sudah memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah dan kepala sekolah, maka kita juga memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS,” tuturnya, seperti dikutip dari Kompas.com. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*