fbpx

DPR AS Sahkan UU Demokrasi dan HAM Hong Kong, China Ancam Lakukan Ini

Mari berbagi

JoSS, BEIJING – Langkah Parlemen Amerika Serikat mengesahkan UU Demokrasi dan HAM Hong Kong yang segera diserahkan kepada Presiden Donald Trump untuk disetujui memicu kemarahan China. Hal itu dinilai akan sangat melukai hubungan kedua negara tersebut.

Geng Shuang, juru bicara kementerian Luar Negeri China menyatakan pemerintah China bakal mengambil tindakan balasan terhadap Amerika Serikat sebagai respon atas pengesahan legislasi yang mendukung demonstran Hong Kong.

“Jika legislasi itu akhirnya menjadi undang-undang, tidak hanya itu akan melukai kepentingan Cina dan hubungan Cina – Amerika Serikat, tapi juga secara serius merusak kepentingan AS,” katanya, seperti dilansir CNBC pada Rabu, (16/10).

UU itu berisi ketentuan departemen di pemerintahan AS harus menentukan apakah kondisi politik di Hong Kong bisa membuat AS mengubah status khusus perdagangan Hong Kong.

Hong Kong merupakan wilayah administrasi khusus dari Cina. Dan selama ini, ekspor Cina lewat Hong Kong bisa menghindari kontrol dan sanksi dari pemerintah AS.

“Terkait keputusan keliru dari AS, pihak Cina akan melakukan tindakan balasan secara efektif, menjaga secara teguh kedaulatan Cina, keamanan dan kepentingan pembangunan,” kata dia.

Baca juga: Situasi Politik Terus Memburuk, Hong Kong Terancam Ditinggalkan Warganya

Setiap legislasi yang disahkan DPR AS membutuhkan persetujuan dari Senat untuk menjadi undang-undang.

Soal ini, pemerintahan Hong Kong mengatakan menyesalkan tindakan Kongres AS. Lembaga parlemen asing diminta tidak mengintervensi urusan domestik Hong Kong. “Pemerintahan Hong Kong menilai penting HAM dan kebebasan dan bertekad menjaganya,” kata juru bicara pemerintah.

Demonstrasi besar-besaran Hong Kong terjadi sejak Juni 2019. Mereka mendesak pemerintah mencabut legislasi ekstradisi, yang bakal disahkan di parlemen.

Meski legislasi telah ditarik, seperti dilansir Reuters, warga Hong Kong tetap menuntut hak untuk bisa memilih pemimpin seperti layaknya wilayah yang menganut sistem demokrasi.

Sementara itu, pengesahan UU Demonstrasi dan HAM Hong Kong itu menurut Wakil Menteri Pertahanan Amerika bidang keamanan Indo-Pasifik karena Amerika Serikat was-was adanya penggunaan sejumlah taktik dalam unjuk rasa di Hong Kong.

Washington juga khawatir otoritas Beijing dan Hong Kong saat ini semakin berat dalam menangani gelombang unjuk rasa di wilayah Hong Kong.

“Tentu saja ada beberapa kekhawatiran soal penggunaan sejumlah taktik dalam gelombang unjuk rasa. Namun secara garis besar, kami khawatir semakin berat beban Beijing dan otoritas Hong Kong yang harus ditanggung terkait apa yang kami sebut bagian dari legitimasi aktivitas masyarakat Hong Kong,” kata Schriver, seperti dikutip dari reuters.com. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *