fbpx Press "Enter" to skip to content

Ketua DPRD Jateng Desak Tol Bawen-Jogja Dipercepat

Selasa, 25 Juni 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Ketua DPRD Jawa Tengah, Rukma Setyabudi, mendesak pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan ruas tol Bawen-Jogja karena ruas jalan nontol yang ada sudah overload. Penyediaan tol di ruas Bawen – Jogja juga diyakini bisa meningkatkan efisiensi perjalanan sehingga bisa mendongkrak kunjungan wisatawan dan menghemat biaya logistik.

“Kami meminta pemerintah pusat melalui kementerian PUPR untuk segera memulai pembangunan ruas tol Bawen-Jogja. Masyarakat sudah sangat membutuhkan jalur jalan yang efisien untuk menghubungkan Semarang ke Magelang, Jogja, Purworejo, dan Temanggung. Penyediaan jalan baru yang paling memungkinkan saat ini ya jalan tol,” kata Rukma Setyabudi, Selasa (23/6).

Menurut Rukma, jika harus membuat ruas jalan baru nontol, butuh waktu yang sangat lama dan membutuhkan anggarannya sangat besar. Sementara sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat masih membutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Ini menimbulkan dilema bagi anggaran pemerintah. Karena itu, pilihan yang tepat adalah membangun proyek tol, apalagi ruas Bawen-Jogja sudah ditetapkan trasenya. “Sudah tepat solusinya dengan membangun jalan tol yang terbukti sekarang di era Presiden Jokowi pembangunan proyek tol cepat dan penyelesaiannya tepat waktu,” tutur politisi PDIP ini.

Data dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Tol Bawen-Jogja dirancang sepanjang 71 kilometer. Proyek ini membutuhkan investasi sekitar Rp 12,1 triliun. Hasil koordinasi Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR dengan KPPIP sudah dilakukan, sehingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN juga telah diminta untuk menerbitkan Surat Kesesuaian Tata Ruang.  Dengan kelengkapan tersebut, tinggal dilakukan penetapan trase dan penetapan lokasi (Penlok).

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Danang Parikesit, sebelumnya sudah menyampaikan kepada wartawan dari hasil komunikasi dengan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,  trase ruas tol Bawen – Jogja sudah bisa ditetapkan. Kini penetapan trase dan dokumen perencanaan pengadaan tanah (DPPT) tengah dimatangkan Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR. Dokumen kelayakan juga sudah ada di Kementerian PUPR. Saat ini tinggal menunggu penetapan lokasi.

Baca juga: Tol Bawen-Jogja Harus Segera Dibangun, Ini Alsannya

Trase Tol Bawen-Jogja telah disepakati pihak Jateng dan DIY. Adapun jalurnya yaitu Bawen, Secang, Borobudur, hingga DIY. Untuk DIY dibangun elevated di atas Selokan Mataram. Jalan Tol Bawen-Jogja sepanjang 71 kilometer masuk proyek strategis nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perubahan atas Perpres No 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

Ruas tol ini diperkirakan tidak mengalami hambatan dalam pembebasan tanahnya, mengingat lahan yang masuk dalam trase umumnya area perkebunan. Di Jogja juga tidak banyak membutuhkan pembebasan karena tol akan dibuat melayang (elevated) di atas Selokan Mataram.

Menimbang kesiapan sudah cukup, Ketua DPRD mendesak proyek tol Bawen-Jogja bisa segera dimulai. Tidak perlu menunggu akhir tahun 2019, lebih cepat lebih baik. “Tidak perlu juga menunggu penyelesaian dokumen tol Solo-Jogja karena memang ruasnya berbeda. Soal nanti disambung dimana, bisa menyusul,” tutur Rukma Setyabudi.

Dia mengungkapkan, DPRD Jawa Tengah sejak awal mendukung penuh pembangunan proyek Tol Trans Jawa, termasuk di dalamnya Tol Joglosemar, yang ke depannya akan dilanjutkan ke ruas Jogja-Cilacap. Komitmen mendukung ini dilandasai kenyataan proyek tol memberi banyak manafaat bagi pengembangan perekonomian daerah.

Soal ekses dari kehadiran proyek baru, dia tidak menampik hal itu. Yang penting, katan dia, pengaruh positifnya harus lebih besar, dan pengaruh negatifnya ditangani dengan baik. Yang membuat isu efek negatif tol menjadi viral adalah kurang sigapnya aparat pemerintah di daerah-daerah yang dilewati tol. Kalau saja ada pendataan dan antisipasi sejak dini, persoalan seperti turunnya penjualan telor asin di Brebes bisa dihindari.

“Kalau sejak awal ada persiapan untuk pemasaran telor asin di rest area tol dengan sistem koperasi, semua pedagang akan bisa menikmati efek positif. Tetap bisa jualan dijalan Pantura, dan barangnya bisa masuk ke rest area. Penjualannya bisa jadi malah naik,” tukasnya. (*/ADV)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id