Indonesia Mendorong PBB Untuk Fokus Penanganan Kejahatan Transnasional di Bidang Perikanan

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, WINA AUSTRIA – Indonesia mendorong negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan perhatian khusus terhadap kejahatan transnasional terorganisir di bidang perikanan. Pasalnya tak hanya berdampak pada kerusakan alam, namun juga mengancam perekonomian.

Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Darmansjah Djumala menyatakan kejahatan perikanan tidak hanya berdampak buruk kepada lingkungan, namun juga mengancam keamanan dan perekonomian sebuah negara.

“Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia berkomitmen teguh untuk memerangi kejahatan perikanan,” katanya selaku pembicara pada side event ”MIKTA experiences addressing fisheries crimes and wildlife trafficking,” di sela-sela pertemuan Sesi ke-28 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice di Markas PBB, Wina, Austria, Senin (20/5).

Pada kesempatan tersebut Djumala menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memerangi kejahatan perikanan.  Studi FAO menunjukan bahwa sekitar 93 persen stok ikan dunia telah tereksploitasi. Dengan ditekannya kejahatan pencurian perikanan maka tingkat ekploitasi ikan di Indonesia mengalami penurunan, sehingga pada akhirnya memungkinkan Indonesia meningkatkan stok ikan nasional.

“Dengan meningkatnya stok nasional, maka kita akan dapat meningkatkan ekspor. Hal ini merupakan salah satu bentuk pengejawantahan visi nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” papar Djumala, dikutip dari Bisnis.com.

Lebih lanjut, Djumala juga menjelaskan bahwa kejahatan perikanan telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang sangat serius dan terorganisir.

Baca juga: Ternyata 350 Panser Anoa Bikinan Pindad Telah Digunakan PBB

Banyak pihak yang melakukan kejahatan pencurian ikan terlibat juga dalam aktifitas kejahatan transnasional terorganisir lainnya, seperti pencucian uang, suap, penyelundupan obat-obatan terlarang (narkoba), penyelundupan senjata, perdagangan orang, kerja paksa, kejahatan perpajakan, penyelundupan barang, dan sebagainya.

Memerangi kejahatan transnasional yang terorganisasir tentunya tidak dapat dilakukan oleh satu negara saja dan perlu dilaksanakan melalui kerja sama internasional.

Selain Dubes Darmansjah Djumala, side event juga menghadirkan para Duta Besar negara-negara MIKTA di Wina, yaitu Dubes Meksiko Hermann Aschentrupp, Dubes Korea Selatan Dong-ik Shin, Dubes Turki Ahmet Muhtar Gun, dan Dubes Australia Brendon Charles Hammer, sebagai pembicara untuk berbagi pengalaman terkait upaya memerangi kejahatan perikanan di masing-masing negara.

Kegiatan ini mendapatkan perhatian khusus dari UNODC yang menghadirkan Jenna Dawson-Faber (Sustainable Livelihoods Unit UNODC) sebagai moderator pertemuan.

MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki dan Australia) merupakan kelompok kemitraan yang digagas pada tahun 2013 di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Tujuan MIKTA ialah memperjuangkan kepentingan bersama untuk memperkuat multilateralisme, mendukung struktur pemerintahan global yang efektif, serta memberikan dukungan terhadap stabilitas dan kesejahteraan global. Keketuaan MIKTA tahun 2019 dipegang oleh Meksiko. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*