Press "Enter" to skip to content

UMP Jogja Ditetapkan Sebesar Rp1,57 Juta

Mari berbagi

JoSS, JOGJA – Pemerintah Provinsi DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 2019 sebesar Rp1.570.922 per bulan. Demikian juga untuk Upak Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lima daerah yang ada di wilayah itu.

Kepala Disnakertrans DIY Andung Prihadi Santosa menyatakan kenaikan nilai UMP akan berlaku pada tanggal 1 November 2018 di seluruh wilayah di DIY meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Adapun besaranya mencapai Rp 1,570,922.

Besaran upah tersebut, lanjut dia telah disepakati oleh Gubernur, Walikota dan Bupati, setelah sejumlah kepala daerah itu mengadalan rapat koordinasi untuk penetapan UMP dan UKM bersama dengan Wali kota serta Bupati di Gedung Gadri Kepatihan siang ini, Senin (29/10).

“Tadi sudah sepakat ada rapat kordinasi antara Gubernur, Wali Kota dan Bupati UMP ditetapkan 1 November sebesar Rp 1,570,922,’’ kata Andung seusai mengikuti rapat bersama di Gedung Gandri, baru-baru ini, seperti dikutip dari HarianJogja.

Dia menuturkan, selain menetapkan UMP Pemerintah Provinsi DIY juga meresmikan besaran Upah Minimum Kabupaten yang berada di empat kabupaten dan satu kota.

Baca juga: Pekerja Ingin UMK 2019 Kota Semarang Rp2,8 Juta

Adapun nilai besarannya UMK dalam satu bulan di antaranya UMK Yogyakarta Rp 1,846,400, Sleman Rp 1,701,000, Bantul Rp1,649,800, Kulonprogo Rp1,613,200, Gunungkidul Rp1,571,000.

Adung menambahkan UMK ditetapkan pada tanggal 2-3 November, maka jika UMK sudah ditetapkan pada masing-masing daerah tersebut, maka UMP tidak berlaku kenaikannya.

“Jadi masing-masing daderah sudah ada acuannya untuk besaran upah ini. UMK ditetapkan pada tanggal 2-3 November, kalau UMK sudah ditetapkan maka UMP tidak berlaku kenaikannya,’’ lanjut Andung.

Adapun dasar penetapan UMP dan UKM pada tahun 2019 ini berdasarkan UU No 13 tahun 2003, PP No 78 tahun 2015, Instruksi Presiden RI No 9 tahun 2013, Permenakertrans No 7 tahun 2013, dan PP No 78 tahun 2015.

Andung menjelaskan, untuk penetapan UMK pada 2020 nanti akan berbeda. Ini bertujuan agar lebih realistis, sebab dengan memperhitungkan nilai pangan di Jogja yang sangat murah.

“Catatan penetapan UMK 2020 rekomendasinya dipelajari kembali dan dirumuskan Komponen Kebutuhan Hidup Layak [KLH] khususnya nonpangan sebab komponen pangan DIY termurah se-Indonesia,’’ terang Andung. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id