Press "Enter" to skip to content

Penghitungan UMK Solo Sudah Final, Naik 8,03%

Mari berbagi

JoSS, SOLO – Besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) Solo 2019 telah di tetapkan mengalami kenaikkan sebesar 8,03% dari tahun ini Rp1.668.700. Pemerintah Kota Surakarta menyatakan perhitungan upah ini sudah sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) Kota Solo.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta Agus Sutrisno mengatakan biaya hidup di Kota Solo untuk perorangnya dengan penghasilan sebesar itu masih layak.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak membandingkan besaran UMK dengan kota besar lain seperti Semarang yang biaya hidupnya jauh lebih tinggi.

“Saat ini di Kota Solo UMK-nya Rp1.668.700, dengan ditambah kenaikan ini masih bisa mencukupi KHL. Bisa untuk makan satu bulan, bayar kos, transportasi, dan beberapa kebutuhan pokok lain,” katanya, seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/10).

Dia mengakui meski belum diresmikan besaran kenaikan tersebut, ada beberapa masukan yang berasal dari berbagai pihak terkait besaran kenaikan UMK. Meski demikian, angka kenaikan UMK tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

“Yaitu UMK tahun berjalan dikalikan angka pertumbuhan ekonomi ditambah angka inflasi. Jadi bukan kami yang menentukan tetapi peraturan sudah seperti itu,” katanya.

Baca juga: Bisnis Mudah dan Menguntungkan Ini Layak Anda Coba

Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan apakah angka kenaikan UMK yang diresmikan oleh pemerintah nanti sesuai dengan prediksi tersebut.

“Kami menunggu data resmi dari kementerian. Bulan depan tepatnya tanggal 1 November nanti ditetapkan,” katanya.

Sementara itu, pihaknya mengakui sejauh ini belum pernah ada keluhan mengenai UMK yang masuk ke Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta.

“Saya kira perusahaan-perusahaan khususnya yang skala besar sudah mematuhi aturan ini. Hanya saja memang untuk usaha skala kecil sistem penggajiannya biasanya tergantung kesepakatan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Surakarta Hudi Wasisto berharap aturan perhitungan UMK yang hanya berdasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat ditinjau kembali.

“Kalau menggunakan hitungan tersebut kenaikannya hanya sekitar 8 persen. Padahal seharusnya naiknya 10-12 persen, itu baru sesuai dengan KHL,” katanya.

Menurut dia, angka kenaikan tersebut sejalan dengan kenaikan harga sejumlah komoditas pokok dan penyesuaian tarif beberapa sektor, di antaranya BBM, PDAM, dan tarif dasar listrik. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id