Press "Enter" to skip to content

Pekerja Ingin UMK 2019 Kota Semarang Rp2,8 Juta

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Kalangan pekerja atau buruh menginginkan angka Rp2.890.141 sebagai upah minimum kota (UMK) 2019 Kota Semarang. Nominal tersebut didapat berdasar hasil survei kebutuhan hidup layak (KHL) tahun 2018.

“Dewan Pengupahan unsur pekerja atau serikat buruh merekomendasikan usulan UMK Tahun 2019 ke Wali Kota Semarang dengan besaran Rp 2.890.141 atau naik 25 persen dari UMK Kota Semarang 2018,” kata anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang Zaenudin, Jumat (26/10).

Zaenudin mengungkapkan survey KHL telah dilakukan di lima pasar tradisional yakni Pasar Pedurungan, Pasar Langgar, Pasar Karangayu, Pasar Mangkang, dan Pasar Jatingaleh. Survei dilakukan di kurun waktu Januari hingga September 2018.

“Usulan angka itu diperuntukkan hanya bagi pekerja yang memiliki masa kerja di bawah 1 tahun. Artinya upah yang diterima pekerja dengan masa kerja lebih dari satu tahun, nominalnya harus lebih dari Rp 2,8 juta ,” beber dia.

Baca juga: Harga Tembakau Temanggung Anjlok Petani Merugi

Bagi Zaenudin, selama ini UMK Kota Semarang masih kalau jauh dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur meski Semarang menyandang kota metropolitan. Semarang menjadi kota smart city yang hanya ramah kepada investor namun tidak berpihak ke buruh.

“Karena upah yang diterima sejauh ini belum layak, belum sesuai KHL,” sambungnya.

Zaenudin bersama unsur pekerja lain di Dewan Pengupahan menolak UMK ditetapkan berdasarkan PP Nomor 78 Tahun 2015. Termasuk menolak Surat Gubernur Jateng tentang Penetapan UMK 2019, bahwa penghitungan upah minimum menggunakan dasar pasal 44 ayat 1 dan ayat 2 PP 78/2015.

Jika mengacu pada PP 78/2015 maka penghitungan upah minimum akan memperhatikan tingkat inflasi dan produk domestik bruto (PDB). SE Menaker RI Nomor: B.24/M-NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2018, tertanggal 15 Oktober 2018, perihal Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan PDB Tahun 2018. SE menyebut tingkat inflasi nasional 2,88 %, pertumbuhan PDB 5,15 %, jumlahnya 8,03 %.

Dengan demikian, UMK Kota Semarang Tahun 2019 berdasarkan formulasi PP 78/ 2015 adalah Rp 2.495.587. “Penghitungan itu tidak sesuai dengan kondisi riil KHL di Kota Semarang 2018. Karenanya kami juga menolak SE Menaker yang mengancam kepala daerah dipecat kalau tidak mematuhi PP 78 tersebut,” tukas Zaenudin. (joy/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id