Press "Enter" to skip to content

Larangan Tempat Indekos Campur di Solo Segera Diterapkan

Mari berbagi

JoSS, SOLO – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Solo segera menerapkan larangan indekos campur (putra-putri) di wilayahnya. Pemilik tempat indekos diberikan batas waktu hingga enam bulan ke depan untuk mengakhiri kontrak dengan penyewa kamar.

Sekretaris Satpol PP Arif Darmawan mengatakan kebijakan tersebut diterapkan merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) No. 9/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan, pemilik indekos wajib memisahkan penghuni laki-laki dan perempuan tidak dalam satuan bangunan.

Pihaknya juga meminta kepada pengurus Rukun Tetangga (RT) untuk melaporkan tempat adanya tempat pemondokan atau indekos campur di wilayah mereka ke Pemkot. Satpol PP kerap kecolongan banyaknya tempat indekos campur.

“Kalau tidak dipatuhi, kami akan tingkatkan ke penyidikan dan proses secara hukum sesuai dengan Perda Pemondokan, kami memberikan batas waktu enam bulan kedepan, semua harus bersih, harus tertib,” kata Arif, seperti dikutip dari Solopos, Rabu (3/10).

Dia mengatakan akan terus melakukan razia dengan sasaran tempat indekos se-Kota Solo terutama yang berpenghuni campur maupun tempat indekos yang kerap dijadikan tempat mesum. Arif tak memungkiri rumah indekos campur rawan dijadikan lokasi mesum pasangan tak resmi.

Baca juga : Penurunan Harga Daging Ayam Picu Deflasi di Solo

Pihaknya memetakan sejumlah lokasi indekos yang kerap dikeluhkan masyarakat. Namun, Arif tak memerincinya.

Dia menuturkan Razia tempat indekos oleh Pemkot belum mampu menghilangkan praktik tersebut. Dia menilai penting pelaporan RT mengenai tempat indekos campur di wilayah mereka. Selama ini RT tidak melaporkan hal tersebut.

“Jadi kami sulit memantau satu per satu. Kami minta RT aktif melaporkan jika ada tempat indekos campur ke Satpol PP,” kata Arif.

Arif meminta pengurus RT/RW proaktif melaporkan data tempat indekos baru. Utamanya, tempat tinggal yang beralih fungsi menjadi usaha pemondokan. Hal ini terkait dengan penegakan Perda tentang Penyelenggaraan Usaha Pemondokan.

Setiap usaha pemondokan baik yang dimiliki perorangan maupun badan wajib memiliki tanda daftar usaha pariwisata (TDUP). Sejauh ini, Satpol PP menertibkan belasan tempat indekos campur. Pihaknya meminta pemilik rumah untuk tidak menyediakan tempat pemondokan campur.

Ketua RT 003/RW 003, Karangasem, Laweyan, Arsad, menanggapi positif permintaan Satpol PP agar melaporkan rumah indekos campur. Pemerintah Kelurahan juga menyosialisasikan aturan itu belum lama ini. Dia juga menyosialisasikan kepada warga agar ikut memantau. “Karena enggak mungkin saya cek warga satu per satu. Di sini [RT 003] warga rukun, guyub, spontanitas kalau terjadi apa-apa. Karena kami ikut menjaga lingkungan sekitar sini,” katanya, Rabu malam.

Di daerahnya ada 3-4 rumah indekos. Pemilik satu rumah indekos belum melapor karena tinggal di Klaten. Dia pernah menegur penghuni tempat indekos yang ngeyel enggan menyerahkan fotokopi KTP. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id