Press "Enter" to skip to content

Jokowi Teken PP Hadiah Rp200 Juta Bagi Pelapor Kasus Korupsi

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Para pelapor kasus korupsi dan suap kini diganjar ‘hadiah’ Rp200 juta seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No.43 Tahun 2018. Hal itu dilakukan seiring dengan maraknya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Peraturan Pemerintah yang sudah diteken Presiden Joko Widodo pada 18 September 2018 ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Masyarakat yang berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi diberikan penghargaan,” bunyi Pasal 13 ayat 1 PP tersebut, Selasa (9/10).

Adapun, berdasarkan Pasal 13 ayat 3, pemberian penghargaan kepada pelapor korupsi itu diberikan dalam bentuk piagam dan/atau premi.

Besaran premi yang dimaksud juga kembali dirinci pada Pasal 17 ayat 1 yakni pemberian penghargaan berupa premi sekitar 2% dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

“Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] paling banyak Rp200 juta,” demikian bunyi Pasal 17 ayat 2.

Untuk kasus suap, besaran premi yang akan diberikan juga sama yakni sebesar 2% dari nilai uang suap dan/atau uang hasil dari lelang barang rampasan.

Tak hanya soal besaran premi, PP ini juga mengatur tentang perlindungan hukum bagi pelapor korupsi dan suap.

Baca juga: Berikut 10 Poin Perdamaian yang Ditandatangani Perwakilan Suporter

Seperti diketahui, pada tahun ini sedikitnya 19 kepala daerah yang telah ditetapkan menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang lebih memprihatinkan lagi hingga saat ini, terdapat 98 kepala daerah yang sudah diproses oleh KPK dalam 109 perkara korupsi dan pencucian uang.

“Selain melanggar sumpah jabatan, korupsi kepala daerah berarti mengkhianati masyarakat yang telah memilih secara demokratis,” ujar Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, baru baru ini.

Dari jumlah itu, sebanyak 15 di antaranya berawal dari operasi tangkap tangan yang kemudian dikembangankan pemeriksaannya dan ditemukan sejumlah pelaku lain.

Berikut catatan daftar kepala daerah yang berstatus tersangka hingga 18 Juli 2018: Bupati Hulu Sungai Tengah Abdul Latif Abdul Latif, Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad, Bupati Jombang Nyono Suharli.

Selain itu, Bupati Ngada Marianus Sae, Bupati Halmahera Timur Rudy Erawan, Gubernur Jambi Zumi Zola, Bupati Subang Imas Aryumningsih, Bupati Nganjuk nonaktif Taufiqurrahman, Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari  dan Bupati Lampung Tengah, Mustafa.

Bupati Bandung Barat, Abubakar, Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa, Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat, Bupati Purbalingga Tasdi, Bupati Tulungagung Syahri Mulyo, Wali Kota Blitar Muhammad Samanhudi Anwar, Bupati Bener Meriah, Ahmadi, Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf dan Bupati Labuhanbatu Pangonal Harahap Bupati. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id