Press "Enter" to skip to content

Jokowi Ajak Korea Tak Gunakan Dolar AS Untuk Transaksi Perdagangan

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana mengajak kawan bisnisnya Korea Selatan untuk tidak menggunakan dolar AS dalam transaksi perdagangan antar dua negara, menyusul tekanan dolar AS terhadap mata uang negara-negara di Asia.

Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, Edi Yusup mengatakan Presiden Joko Widodo berencana meminta Presiden Korea Selatan Moon Jae-in untuk memaksimalkan kerja sama perdagangan antara kedua negara dengan transaksi menggunakan mata uang rupiah maupun won Korea, di tengah lonjakan nilai dolar.

Dia menambahkan Presiden mungkin juga akan mengusulkan untuk menggunakan mata uang rupiah atau won untuk kurangi kebutuhan terhadap dolar AS dalam kerangka bilateral currency swap agreement (BSA).

“Indonesia kan punya BSA dengan Korsel dan China jadi dalam kasus tertentu transaksi bilateral tidak perlu menggunakan dolar,” katanya dalam dalam jumpa pers di Kemlu RI, seperti dikutip dari CNN, Kamis (6/9).

Menurut dia, dengan cara ini Jokowi berharap dapat memperkuat kerja sama Jakarta dan Seoul di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, terutama setelah nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat melemah hingga Rp14.893.

Baca juga : Sebagian Besar Kota di Indonesia Alami Deflasi

Permintaan itu, kata Edi, akan menjadi salah satu fokus Jokowi saat bertemu Moon di Seoul pada 10-11 September mendatang.

Selain soal perdagangan bilateral, Jokowi-Moon juga akan mendiskusikan percepatan negosiasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

RCEP merupakan kesepakatan perdagangan bebas yang melibatkan 10 negara ASEAN, bersama Jepang, India, China, Selandia baru, Australia, dan Korea Selatan. Perjanjian itu pertama kali dipromosikan pada November 2012 lalu saat Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kamboja.

Jika RCEP berhasil disepakati pada November 2018, perjanjian kerja sama ini akan menjadi yang terbesar dengan nilai hampir setengah dari perekonomian global.

Presiden Jokowi harapkan kedua negara sama-sama mendorong penyelesaian RCEP. Korsel sebenarnya salah satu negara yang sangat berharap negosasi FTA ini segera rampung, sama seperti Indonesia. Tapi mungkin negara seperti India dan China memiliki level kepentingan yang berbeda terkait kesepakatan ini sehingga memerlukan negosasi lebih intens lagi,” kata Edi.

Baca juga : Wow 100.000 Guru Honorer Bakal Diangkat Jadi PNS

Selain kerja sama ekonomi, Jokowi dan Moon disebut akan menyepakati enam nota kesepahaman (MoU), seperti kerja sama legislasi antara Sekretaris Kabinet RI dan Kementerian Legislasi Korsel.

Kedua pemimpin juga akan meneken MoU kerja sama bidang imigrasi yang untuk mempermudah warga negara Indonesia masuk ke Korsel, salah satunya dengan mempersingkat waktu dan menurunkan harga pembuatan visa.

“Kalau ke arah bebas visa belum ada, saya enggak tau persis karena belum tentu Korsel memberlakukan kebijakan bebas visa juga seperti Australia,” kata Edi.

Selain itu, Jokowi dan Moon juga akan menyepakati MoU kerja sama ekonomi antara Kementerian Koordinator bidang Perekonomian RI dan Kementerian Perdagangan Korsel; MoU kerja sama pengembangan sumber daya manusia; MoU kerja sama keamanan maritim; dan MoU kerja sama lingkungan.

Selama dua hari Jokowi juga akan melakukan pertemuan bisnis dengan sekitar 300 pengusaha Korsel, terutama pertemuan empat mata dengan konglomerat Negeri Ginseng.

“Diharapkan pertemuan bisnis nanti akan menghasilkan sekitar 10 MoU dengan nilai bisnis mencapai US$1 miliar terutama dalam bidang otomotif, energi, dan infrastruktur,” tutur Edi.

Selain itu, Jokowi juga dijadwalkan akan mengisi kuliah tamu di Universitas Hankuk dan bertemu sejumlah pemuda Korsel serta Indonesia.

Selain isu bilateral, Jokowi dan Moon juga akan membahas isu regional yang menjadi fokus kedua negara, termasuk situasi di Semenanjung Korea.

Edi mengatakan Jokowi akan menegaskan dukungannya kepada Korsel terkait rencana pertemuan tingkat tinggi ketiga antara Moon dan Pemimpin Tertinggi Korea Utara Kim Jong-un pada 18-20 September mendatang.

“Jokowi akan menegaskan kembali komitmen dukungan Indonesia terkait perdamaian dan denuklirisasi di Semenanjung Korea. Indonesia akan menyatakan kesiapannya membantu jika diminta.” (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id