Press "Enter" to skip to content

KPK Tangkap Tangan Pejabat Pemeriksa Pajak di Ambon

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat dan pemeriksa pajak di Ambon. Ada enam orang yang diperiksa dan uang senilai Rp100 juta diamankan sebagai barang bukti.

Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam konferensi pers menjelaskan penangkapan itu berdasarkan laporan dari masyarakat yang kemudian dikembangkan dalam penyelidikan. KPK menduga, OTT itu terkait dengan upaya pengurangan kewajiban pajak milik seorang wajib pajak.

Dalam penindakan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap dan memeriksa enam orang di lokasi kejadian. Rencananya empat orang yang terdiri atas pejabat kantor pajak, pemeriksa pajak dan WP  akan dibawa ke Jakarta besok pagi.

“Kami mendapat informasi dari masyarakat dan kemudian melakukan pengecekan ke lokasi. Diduga terjadi transaksi pemberian uang terkait dengan upaya pengurangan pembayaran pajak,” katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Dia menjelaskan selain menangkap enam orang yang terdiri dari pejabat pajak dan wajib pajak, KPK juga mengamankan uang senilai Rp100 juta.

“Saat ini pemeriksaan sedang berjalan di daerah, untuk detailnya tunggu keterangan resmi besok,” jelasnya.

Baca juga : 70% Peredaran Narkoba di Jateng Dikendalikan Napi Dari Bui

Dalam kegiatan ini, beberapa orang yang ditangkap yakni pejabat Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Wilayah Maluku-Papua, pemeriksa pajak dan wajib pajak.

Febri menuturkan saat ini proses pemeriksaan sedang berjalan di daerah. Rencananya, 4 orang yang ditangkap dibawa ke Jakarta pada Kamis (4/10/2018) pagi.

Adapun OTT bagi pejabat pajak bukanlah suatu hal yang baru. Pada tahun 2016 lalu, lembaga antirasuah juga berhasil mengungkap praktik ‘pengurusan pajak’ yang menjerat mantan Kasubdit Bukper Ditjen Pajak Handang Sukarno.

Kasus ini bahkan sempat menyeret nama petinggi pajak lainnya, termasuk Dirjen Pajak kala itu Ken Dwijugiasteadi dan ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama menyebutkan bahwa pihaknya juga telah mengonfirmasi adanya OTT tersebut. Namun demikian, otoritas pajak masih menunggu keterangan resmi KPK.

“Kami menghargai dan mendukung proses hukum yang dilakukan oleh KPK, tetapi penjelasan lengkapnya biar dari KPK besok,” tukasnya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id