Press "Enter" to skip to content

Bambang Eko: Target Kenaikan Dividen BUMD Segera Dikaji

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Anggota Komisi C DPRD Jateng Bambang Eko Purnomo mengatakan, Komisinya segera melakukan kajian atas potensi kenaikan target dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng.

Hal itu dilakukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018. Bambang mengatakan berdasarkan realisasi dividen 10 BUMD pada semester I yang mencapai 96,28 persen atau Rp 441,32 miliar, maka masih memungkinkan targetnya dinaikkan.

“Dividen itu kinerja tahun kemarin yang disetorkan tahun ini. Tapi melihat capaian setinggi itu (96,28%), Komisi C akan melakukan kajian agar potensi kenaikan target dividen masuk di perubahan (APBD 2018),” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat itu.

Bambang Eko Purnomo yang juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Jateng itu menilai, pencapaian 96,28% pada semester I itu jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 50% pada pertengahan tahun ini.

Dia menilai, hal itu juga berarti pertumbuhan ekonomi Jateng cukup bagus dan tidak terpengaruh dengan inflasi maupun fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap Dolas AS. Meski demikian pihaknya meminta semua pihak untuk terus menggenjot kinerja adar setoran dividen dapat meningkat.

“Namun BUMD tidak boleh leha-leha dan berpuas diri. Harus terus menggenjot kinerja sehingga setoran dividen dapat meningkat,” tegasnya.

Baca juga : Ketua DPRD Jateng : Peraturan Rest Area Tol Harus Ramah Ekonomi Rakyat

Dia mencontohkan, untuk diketahui, 10 BUMD milik Pemprov Jatim tahun lalu saja mampu menyumbang dividen hampir Rp 3 triliun.

Dalam rakor pengendalian pelaksanaan APBD Jateng disebutkan sejumlah BUMD yang berhasil merealisasikan dividen 100% dari target. PT Bank Jateng sebesar Rp341,13 miliar dari target pada APBD Murni Rp333 miliar yang dinaikkan pada APBD perubahan Rp341,13 miliar.

Adapun untuk PT SPJT Rp20,9 miliar dari target APBD Murni Rp20,3 miliar dan naik menjadi Rp20,9 (APBD-P). Sementara itu, yang melampaui target adalah PT Jamkrida Rp3,04 miliar (110,76%), PDAB Tirta Utama Rp3,3 miliar (100,47%) dan PT SPHC Rp 7,2 miliar (103,18%).

Sementara PD BPR BKK realisasinya Rp 61,69 miliar (89,41%) dan PD CMJT Rp 4 miliar (61,64%). Dua BUMD belum menyetor dividen karena masih menunggu bagi hasil dari kantor Pusat, yakni PT Askrida (Rp 4,8 miliar) dan PT KIW (Rp 3 miliar). Dan satu BUMD belum ditarget dividen lantaran status lahannya masih dalam sengketa hukum.

“Kami akan teliti detail potensi dividen yang bisa dinaikkan untuk dimasukkan dalam APBD Perubahan 2018,” katanya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id