Press "Enter" to skip to content

Reformasi Dewan HAM PBB Mendesak Dilakukan

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyebutkan reformasi di tubuh Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) segera dilaksanakan untuk mengoptimalkan badan internasional tersebut.

Retno juga menyayangkan langkah AS keluar dari badan tersebut karena dinilai justru menghambat upaya reformasi reformasi yang diperlukan UNHRC dan sejumlah badan PBB lainnya.

“Indonesia sangat menyayangkan keputusan Amerika Serikat untuk keluar dari Dewan HAM PBB. Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan bentuk komitmen masyarakat internasional dalam menegakkan serta memajukan perlindungan HAM,” kata Retno dalam pernyataan di laman resmi kementerian, Rabu (20/6).

Dia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, untuk itu dia sepakat dengan AS yang mengusulkan reformasi tersebut.

Seperti dikutip dari CNN, AS resmi keluar dari keanggotaan UNHRC pada Selasa (19/6). Haley menjelaskan keputusan ini diambil setelah melihat bahwa upaya reformasi organisasi Dewan HAM PBB tak kunjung berhasil sesuai keinginan AS.

Baca juga : Isu Palestina Menjadi Fokus Indonesia di DK PBB

Haley juga menganggap bahwa sejak UNHRC sejak lama menjadi pelindung negara pelanggar HAM dan bersikap bias secara politik, terutama terhadap Israel.

Washington menilai Dewan HAM PBB selama ini sangat menyoroti sikap Israel terhadap warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat, namun dianggap sangat jarang menyinggung pelanggaran yang dilakukan oleh musuh AS, seperti Venezuela atau Kuba.

“Kami mengambil langkah ini karena komitmen kami tidak mengizinkan kami tetap menjadi bagian dari organisasi munafik dan egois yang melecehkan hak asasi manusia,” ujar Haley di New York.

Retno menilai reformasi seperti yang dibutuhkan badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politik dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB.

“Indonesia bersama negara-negara lainnya akan terus berkontribusi dan bekerja sama menegakkan serta memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme, sesuai mandat Dewan HAM PBB,” katanya.

Selain mempromosikan penegakkan HAM, Retno menyebut badan yang dibentuk pada 2006 silam sebagai harapan “masyarakat lemah di seluruh dunia” untuk mendapat perhatian dan perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id