Press "Enter" to skip to content

Akun Media Sosial Didata Untuk Tangkal Radikalisme

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Akun media sosial dan nomer telepon seluler milik para mahasiswa yang tengah belajar di perguruan tinggi, akan didata untuk menangkal radikalisme di kampus. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, mengatakan pihaknya sudah meminta para rektor untuk mendata akun media sosial mahasiswa di perguruan tinggi masing-masing.

“Iya semuanya, nomor telepon seluler dan media sosial mahasiswa akan didata. Nanti pada penerimaan mahasiswa baru, saya minta rektor ntuk mencatat semua nomor Ponsel dan akun media sosial mahasiswa baru,” ujar Menristekdikti kepada wartawan di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (6/6).

Menurut dia, tujuan dilakukannya pendataan akun media sosial dan nomer telepon seluler adalah untuk memantau jejak digital mahasiswa tersebut di akun media sosialnya. Kemenristekdikti tidak berjalan sendiri untuk program ini, namun bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan juga Badan Intelejen Negara (BIN) dalam pendataan itu.

Dia mengatakan pelibatan BNPT dan BIN untuk membaca lalu lintas informasi yang mengarah kepada radikalisme. Kementerian Ristekdikti tak punya kewenangan untuk itu, sehingga harus bekerjasama dengan lembaga yang berwenang untuk koordinasinya.

“Mereka yang punya hak, kami enggak punya. Kami hanya ingin koordinasi. Katakan ingin membuka medsos seseorang, (kami) enggak boleh. Melanggar UU ITE itu, tapi pendataan itu penting supaya bisa diverifikasi dengan baik,” katanya.

Nasir menegaskan, langkah yang dilakukannya tidak melanggar peraturan. Semua proses dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada. Rektor berhak mengetahui identitas dan kegiatan mahasiswanya, kementerian berwenang mengkordinasikan, dan BIN serta BNPT punya hak untuk memantau radikalisme di media sosial. “Jadi tidak ada masalah,”tegas Nasir.

Baca jugaWaspada, 15 Provinsi Mahasiswanya Terpapar Radikalisme

Selain mahasiswa, Kemenristekdikti juga meminta rektor untuk mendata pegawai, dosen maupun mahasiswa yang terpapar radikalisme. Sebelum diberikan tindakan lebih lanjut, oknum yang terpapar itu diminta untuk kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sebenarnya di kampus tidak apa-apa, karena kami sudah melarang kegiatan yang menjurus pada radikalisme. Paparan radikalisme saat ini banyak berasal dari media sosial,”ujarnya seraya menambahkan, bahwa hal itulah yang menjadi pertimbangan perlunya dilakukan pendataan itu.

Menristekdikti mengatakan, paparan radikalisme sebenarnya tidak hanya terjadi pada tingkat perguruan tinggi saja, namun mulai dari sekolah dasar hingga menengah. Dia memberikan contoh di Mako Brimob ada siswa SMP yang memberikan kue bentuk dukungan terhadap terorisme. Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa anak tersebut terpapar radikalisme. “Jadi yang berpotensi terpapar radikalisme itu bukan hanya di perguruan tinggi, bisa jadi di sekolahnya. Makanya ketika masuk perguruan tinggi harus direm,” kata dia.

Karena itu, dia meminta para orang tua untuk tidak khawatir dalam mengirim anaknya belajar di perguruan tinggi. Menurutnya, yang perlu dilakukan orang tua adalah melakukan bimbingan mana yang baik dan buruk, karena di perguruan tinggi bebas sekali. (ant/wid)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id