Rudi: Larangan Minuman Beralkohol Akan Sangat Berpengaruh Pada Industri Wisata Solo

Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan larangan minuman beralkohol akan mempengaruhi sektor wisata di Solo karena komoditas tersebut menjadi salah satu kebutuhan wisatawan.

“Kalau sudah ada UU (undang-undang) kan kami buat perdanya, saat ini perdanya masih ada tarik ulur antara pelarangan dan pengaturan,” katanya saat merespon mengenai RUU Larangan Minuman Beralkohol, belum lama ini.

Ia mengatakan jika pada RUU tersebut mengatur maka perda yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta juga akan tersebut mengatur.

“Kalau diatur ya selesai. Kalau dilarang ‘nggak’ mungkin kami mau melampaui UU yang sudah ada. Kalau mengatur maka kami tidak boleh melampaui bobot dari UU itu sendiri. Kalau di situ mengatur maka kami ikut mengatur,” katanya, dilansir dari Solopos.com.

Meski demikian, jika pada RUU tersebut menyatakan dilarang maka ia memperkirakan sektor pariwisata akan terpengaruh.

“Kalau dilarang itu pengaruh sekali. Yang mau berkunjung ke hotel, wisatawan butuh alkohol yang boleh dijualbelikan, jadi ini (larangan) akan mempengaruhi kunjungan wisata,” katanya.

Terkait hal itu, Ketua DPRD Surakarta Budi Prasetyo mengatakan perda tentang minuman beralkohol masih menjadi pro dan kontra. Menurut dia, pembahasan tersebut akan dilanjutkan sambil menunggu RUU disahkan.

Diketahui, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini masih menggodok draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman beralkohol, yang amsuk dalam Program lesgislasi Nasional 2020.

Baca juga: Dewan Bahas RUU Larangan Minuman Beralkohol, ICJR: Sudah Banyak Aturan Soal Penggunaan Alkohol

Menanggapi hal itu, Produsen Bir Anker, PT Delta Djakarta Tbk mengaku khawatir dengan Rancangan undang-undang atau RUU Larangan Minuman Beralkohol dapat menyebabkan semakin meningkatnya industri minuman alkohol (minol) selundupan atau ilegal.

Komisaris Utama PT Delta Djakarta Tbk Sarman Simanjorang mengungkapkan industri minol ilegal dikhawatirkan dapat merugikan negara, terkait pemasukan pajak serta sangat merugikan konsumen karena tak sesuai standar lagi.

“Jika nantinya dalam RUU ini kesannya melarang, maka dikhawatirkan akan terjadi praktek masuknya minol selundupan yang tidak membayar pajak. Maraknya minol palsu yang tidak sesuai standar pangan serta maraknya minol oplosan yang membahayakan konsumen,” tuturnya.

Menurutnya selama ini sudah ada Peraturan Presiden No.74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan implermentasi di lapangan sudah berjalan efektif.

Bahkan tahun 2014 Menteri Perdagangan mengeluarkan Permendag No.20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dimana penjualan Minol sudah lebih tertata hannya ditempat tertentu.

“Dengan demikian sebenarnya urgensi RUU ini tidak mendesak. Namun semuanya kembali kepada DPR RI, ” imbuhnya.

Pada kesempatan berbeda, Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan menyoroti minuman oplosan. Seharusnya, pemerintah memperkuat penegakan hukum untuk minuman oplosan.

Pada 2018, data dari pantauan media yang dilakukan CIPS secara nasional menemukan bahwa lebih dari 100 orang meninggal setelah mengonsumsi alkohol yang tidak tercatat (oplosan). Banyak dari kasus ini terkonsentrasi di Bandung Raya, provinsi Jawa Barat dimana tercatat terjadi 57 kematian.

Lonjakan korban tewas terkait alkohol tidak biasa dan dianggap sebagai Kejadian Luar Biasa Situasional atau KLBS. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*