Kasus Positif Covid-19 RI Tembus 40.000, Anggaran Penanggulangan Melonjak Jadi Rp677,2 Triliun

Ilustrasi | Foto: tirto.id/kumparan
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Data terakhir penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 1.106 pada Selasa (16/6), sehingga totalnya kini mencapai 40.400 kasus. Kondisi tersebut mendongkrak anggaran penanganan virus corona di Tanah Air kini menjadi Rp677,2 triliun.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan dari jumlah tersebut terdapat 580 pasien Covid-19 sembuh hari ini sehingga total jumlah pasien sembuh sudah 15.703. Terdapat 33 pasien Covid-19 meninggal sehingga jumlah semuanya menjadi 2.231 orang.

“Adapun jumlah orang dalam pemantauan (ODP) 29.124, dan 13.510 pasien dalam pengawasan (PDP),” katanya dalam konferensi pers di BNPB, Selasa (17/6).

Pada hari yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan adanya kenaikan pada anggaran penanganan Covid-19. Biaya penanggulangan pandemi kini mencapai Rp 695,2 triliun dari sebelumnya Rp 677,2 triliun.

“Pemerintah telah menyampaikan di sidang kabinet bahwa ada tambahan belanja dibanding di Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020. Beberapa biaya penanganan Covid-19 ditingkatkan,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi video.

Dia mengatakan anggaran untuk kesehatan meningkat dari Rp 75 triliun menjadi 87,5 triliun. Di samping itu, biaya perlindungan sosial menjadi Rp 203,9 triliun. Ia pun berujar dunia usaha yang mengalami tekanan berat diberikan insentif sebesar Rp 120,6 triliun dalam bentuk relaksasi perpajakan dan insentif lainnya.

Baca juga: Serius! Kemenhub Segera Bikin Regulasi Soal Pemasangan Lampu Sinar UV di Transportasi Umum

Adapun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendapatkan insentif tersendiri sebesar Rp 123,46 triliun. Dana juga dikeluarkan sebesar Rp 53,57 triliun untuk pembiayaan korporasi.

“Kami juga fokuskan ke pemerintah daerah serta kementerian dan lembaga untuk bisa melakukan kegiatan yang langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat, dengan memberikan alokasi anggaran Rp 106,11 triliun,” ujarnya, seperti dikutip dari Tempo.co.

Sri Mulyani mengatakan pemerintah daerah yang mengalami penurunan pendapatan asli daerah juga mendapat fasilitas dalam bentuk Dana Insentif Daerah dan Dana Alokasi Khusus, maupun pinjaman, sehingga dapat menyelenggarakan kegiatan yang dapat membantu masyarakat.

Di samping itu juga kementerian dan lembaga yang didorong untuk melakukan proyek padat karya yang dirasakan masyarakat.

“Jadi seluruh APBN difokuskan untuk mengurangi tekanan berat di kuartal dua 2020,” ujar Sri Mulyani. Dengan demikian, diharapkan pada kuartal III 2020 terjadi pemulihan atau pengurangan tekanan, sehingga masyarakat, dunia usaha, dan daerah bisa melakukan pemulihan kegiatan ekonominya setelah terkena dampak Covid-19.

Menkeu menambahkan saat ini situasi penanganan Covid-19 terus bergerak dan programnya akan terus dikoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain.

“Program ini yg menyebabkan ada dinamika. Tidak seluruhnya dalam bentuk APBN keluar, tetapi bisa penjaminan agar kredit modal kerja bisa muncul disalurkan. Kami juga memberikan premi untuk asuransi risiko dan kredit yg akan disalurkan. Naturenya akan diperbaiki terus,” tutur dia. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*