Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

22.271

22.750

2%

Kasus Baru

526

479

-9%

Update: 25 Mei 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Bambang Kribo Usulkan Legislator di Jateng Tak Mendapat THR

Ketua DPRD Jawa Tengah Bambang Kusriyanto | Foto: dprd.jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah Bambang Kusriyanto mengusulkan agar para legislator di tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Jateng, dimasukkan pada kelompok atau pihak yang tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) saat pandemi virus corona jenis baru (COVID-19).

“Izin kepada teman-teman anggota DPRD, saya mengusulkan kepada Presiden agar anggota DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota termasuk yang tidak mendapatkan THR,” katanya di Semarang, Rabu (15/4) seperti dikutip dari Antara.

Usulan Ketua DPRD Jateng tersebut menyikapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan pemberian THR kepada sejumlah pihak saat pandemi COVID-19.

Pria yang akrab disapa Bambang Kribo itu menyambut baik keputusan pemerintah pusat tersebut, namun dirinya berpendapat anggota DPRD provinsi maupun kabupaten/kota semestinya juga tidak mendapatkan THR.

“Saat ini masih dalam situasi darurat terkait pandemi COVID-19 saya ingin agar semua komponen masyarakat, terlebih pejabatnya dan legislator bahu-membahu mengatasi situasi ini,” katanya.

Baca juga: PSBB Untuk Tekan Virus Corona Belum Diterapkan di Jateng, Mesti Dihitung Matang

Menurut dia, alokasi anggaran pemberian THR untuk anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota bisa digunakan untuk menambah kesejahteraan para tenaga medis, dokter, dan perawat yang selama ini berjuang di garda depan dalam penanganan COVID-19.

“Lebih baik alokasi THR anggota DPRD dialihkan untuk menambah kesejahteraan tenaga medis yang sudah berjuang mati-matian di garda terdepan penanganan COVID-19,” demikian Bambang Kusriyanto.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan presiden, wakil presiden dan para menteri tidak akan mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

“Presiden, wapres, para menteri, Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Kepala Daerah, pejabat negara tidak mendapatkan THR,” ujar Sri Mulyani melalui video conference di Jakarta, Selasa (14/4).

Menurut dia yang akan mendapatkan THR adalah seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang posisinya berada di di bawah atau dalam hal ini sampai dengan eselon III ke bawah.

“Jadi, seluruh pelaksana dan eselon III ke bawah mendapat THR dari gaji pokok dan tunjangan melekat. Tidak dengan tunjangan kinerja (tuki),” tuturnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*