Kesigapan negara dalam menangani pandemi Covid-19 jelas tidak bisa disamakan. Selain kondisi geografis dan budaya yang berbeda, jumlah penduduk dan soliditas kebijakan politik menjadi faktor yang mempengaruhi model kebijakan yang dipilih. Namun, kesigapan bisa jadi lebih banyak dipengaruhi oleh budaya manajemen masing-masing wilayah, utamanya adalah manajemen pemerintahan.
Sebagai gambaran, kasus pertama Covid-19 di empat negara Asia tersebut, terjadi pada pertengahan Januari 2020 dan terjadi secara berurutan. Jepang mengumumkan kasus pertama pada 14 Januari, disusul Korea Selatan 19 Januari, kemudian Singapura 22 Januari dan Malaysia 24 Januari 2020.
Dari laporan worldometers yang dipetik pada 1 April 2020, pukul 16.00 WIB, Korea Selatan (Korsel) dilaporkan sebagai negara yang memiliki jumlah warga terinfeksi terbanyak: 9786 orang. Kemudian Malaysia 2.766 kasus, Jepang 1.953 kasus dan Singapura 926 kasus. Ditilik dari jumlah korban yang meninggal, Korsel ada 162 orang, Jepang 56, Malaysia 43 orang dan Singapura 3 orang.
Apakah dilihat dari jumlah korban meninggal dan jumlah orang terinfeksi bisa disimpulkan bahwa Singapura lebih sigap? Kalau dilihat dari waktu penetapan anggaran darurat untuk menangani Covid-19, ternyata Jepang mengumumkan lebih awal, yakni pada 13 Februari 2020, sementara Singapura mengumumkannya secara resmi pada 18 Februari, Malaysia 27 Februari dan Korsel tak lama setelah kasus pertama diumumkan segera menggelar rapat kabinet.
Di kawasan Asia, Korsel adalah negara yang terbanyak terimbas dampak Covid-19 setelah China. Namun negeri ginseng ini terlihat sigap belajar dari cara penanganan di Tiongkok, dan cepat bisa secara mengadopsi penanganan laboratorisnya. Korsel dalam waktu singkat mampu memproduksi sendiri alat test Covid-19 yang cukup akurat dan memberikan hasil secara cepat. Tak kurang dari 300 ribu warganya menjalani test, dan metode yang dipakai pun cepat, karena warga cukup berada di kendaraannya untuk ditest.
Korsel bukan saja mampu melakukan test untuk mendeteksi warganya yang terinfeksi virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab penyakit Covid-19, tapi juga bisa mengekspor perangkat test ke beberapa negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi. Korsel bersemangat memproduksi alat deteksi virus corona setelah Presiden Korsel, Moon Jae-In,mendapat telepon dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, yang meminta negeri ginseng mengirim alat deteksi virus corona ke AS.
Selesai berkomunikasi dengan Trump, Moon mengunjungi Seegene, salah satu perusahaan biomedika terkemuka Korea Selatan, memuji kesigapan perusahaan itu dalam mengembangkan alat tes pandemi covid-19. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea menunjuk Seegene dan beberapa perusahaan lainnya untuk menyiapkan kuota ekspor ke AS. Perusahaan lainnya yang menghasilkan test kit virus Corona itu adalah KogeneBiotech, Solgent dan PCL.
Seegene melaporkan telah mengekpor 50 ribu alat tes untuk Arab Saudi sementara perusahaan saingannya, Solgent, telah mengirim alat tes ke negara Eropa. Sementara yang lainnya tengah mencari pasar untuk produk mereka. “Kemampuan pengujian Korea Selatan yang luas dan cepat menarik perhatian dunia,” tulis Biomedikal Review Korea.
Pemerintah Korsel juga mengalokasikan KRW (Korean Won) 16 + 11,7 triliun atau sebesar 27,7 triliun KRW yang setara dengan sekitar Rp 270.000 triliun yang diperuntukkan bagi tindakan perawatan kesehatan: biaya pencegahan, pengujian, dan perawatan, serta pinjaman dan dukungan untuk lembaga medis. Sebagian dana tersebut juga ditransfer untuk rumah tangga yang dikarantina, dukungan retensi pekerjaan, kupon konsumsi untuk rumah tangga berpenghasilan rendah, dan dukungan perawatan keluarga darurat.
Jepang yang tidak melakukan karantina massal namun hanya menerapkan penutupan sekolah, pembatalan acara-acara publik, pembatasan perjalanan, pekerjaan dari rumah, dan jarak sosial, juga mengalokasikan anggaran pemerintah yang besar untuk menghadapi ancaman virus SARS-CoV-2 yang menjadi penyebab penyakit Covid-19. Pemerintah Jepang mengadopsi dua paket tanggap darurat (pada 13 Februari dan 10 Maret), dengan alokasi anggaran total ¥ 446 miliar atau setara dengan Rp 1.500 triliun. Anggaran sebesar itu setara dengan 0,1 persen PDB (produk domestic bruto) negeri matahari terbit.
Baca juga: Seri Belajar dari Negara Lain Mengatasi Pandemi COVID-19 Italia Bayar Mahal Kebobolannya, Spanyol Langsung Nyatakan Keadaan Darurat
Meski tak melakukan publikasi yang signifikan, Jepang mampu membuat obat yang disebut efektif melawan virus corona. Pengakuan tersebut bukan diumumkan oleh Pemerintah Jepang, tapi justru oleh Pemerintah Tiongkok yang menyatakan bahwa obat flu yang dikembangkan perusahaan Jepang, Fujifilm Holdings, efektif melawan virus corona baru atau Covid-19. Obat dengan merk Avigan ini diproduksi Fujifilm Toyama Chemical.
Tiongkok bukan hanya merekomendasikan penggunaan obat tersebut secara resmi karena dianggap memiliki tingkat keamanan yang tinggi dan jelas efektif dalam pengobatan, tapi juga mencoba memproduksi obat sejenis. Direktur Badan Nasional Pembangunan Bioteknologi China, Zhang Xinmin, Rabu (18/3) seperti dikutip dari Asia Nikkei, mengungkapkan Fujifilm Toyama Chemical sudah mengembangkan favipiravir, sebuah obat anti influenza sejak 2014. Obat produksi Fujifilm ini telah diberikan kepada pasien corona di Jepang sejak wabah menyebar di negara itu pada Februari lalu. Perusahaan farmasi di Tiongkok pun memproduksi obat yang sama dengan menggandeng Fujifilm.
Yang mengejutkan, Jepang pada 24 Maret 2020 melalui Perdana Menteri Abe dan Komite Olimpiade Internasional mengumumkan penundaan Olimpiade Tokyo 2020 menjadi musim panas 2021. Ini kebijakan yang pahit, tapi Jepang melakukannya dengan sikap tenang.
Tetangga Indonesia terdekat, Malaysia, memperpanjang masa tanggap daruratnya sampai 14 April 2020, dengan menutup perbatasan dengan Singapura, meliburkan sekolah dan universitas, memerintahkan penutupan toko dan perusahaan yang tidak relevan dengan layanan dasar, melakukan pelayan publik dengan teleworking; dan melarang semua pertemuan publik dilarang.
Malaysia menganggarkan stimulus fiskal senilai RM 6 miliar atau sekitar Rp 300 triliun setara 0,4 persen dari PDB untuk mengatasi ancaman pandemic Covid-19. Anggaran yang disetujui pada 27 Februari 2020 itu akan dipakai untuk: (i) peningkatan pengeluaran untuk peralatan medis dan personel; (ii) keringanan pajak sementara; (iii) pengurangan sementara tingkat kontribusi minimum wajib Dana Pemberi Kerja (EPF) dari 11 menjadi 7 persen. Langkah-langkah tambahan — diskon listrik dan cuti sementara — sebesar RM0,62 miliar (kurang dari 0,1 persen dari PDB) diumumkan pada 16 Maret 2020.
Bagaimana dengan Singapura, negeri yang dianggap memiliki koneksitas perjalanan paling ramai dengan Indonesia?
Langkah seperti pembatasan perjalanan, pemeriksaan suhu, jarak sosial, larangan pertemuan besar, dan penutupan tempat hiburan. Rezim karantina rumah sakit dan rumah yang ketat, serta penelusuran ekstensif sudah dilakukan. Perawatan pasien yang terinfeksi, termasuk warga negara asing yang sedang ada di ngeri Singa, juga dilakukan dengan baik.
Anggaran sebesar S $ 6,4 miliar untuk menangani perlambatan ekonomi dan ketidakpastian wabah COVID-19, dana untuk Departemen Kesehatan berjumlah S $ 800 juta serta Paket Perawatan dan Dukungan kepada rumah tangga (S $ 1,6 miliar), termasuk melalui pembayaran tunai dan voucher pajak barang dan jasa tambahan (GST) sudah digelontorkan.
Hasilnya? Per 1 April 2020 menurut catatan KBRI Singapura, dari 34 WNI positif COVID-19, sudah ada empat yang sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit, sementara satu WNI meninggal. Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, mengatakan pemerintahan yang dipimpinnya berupaya memperlakukan semua pasien yang terinfeksi Covid-19 dengan sangat serius dan manusiawi.
Belajar dari kasus di Wuhan Provinsi Hubei China, PM Lee dan timnya mempersiapkan skenario terburuk. Dia menyatakani, kalau terpaksa strategi kontroversial yakni membuat komunitas terinfeksi dan membangun kekebalan terhadap virus merupakan salah satu cara yang sangat menyakitkan, karena sebagian besar penduduk harus terinfeksi, juga akan dihadapi. Namun cara lain yang lebih manusiawi yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan perawatan dan vaksin terhadap Covid-19, walaupun berpotensi akan memakan waktu lebih lama, juga diperhitungkan.
Akhirnya, Singapura memilih menyediakan perawatan dan memberikan vaksin yang efektif. Pola itu memang rumit dan berat, tapi PM Lee meyakini bisa berhasil karena banyak orang yang sangat pintar bekerja sangat keras untuk itu. “Saya hanya bisa berharap dan berdoa bahwa mereka akan membuat beberapa kemajuan segera,” jelas Lee.
Yang penting, tukas Lee, dalam pertempuran melawan virus faktor kepercayaan dan transparansi menjadi kunci utama. Ia meyakini masyarakat harus mengetahui situasi yang terjadi, dan pemerintah harus bersikap transparan dalam menjelaskan situasi tersebut. (awo – bersambung)
Leave a Reply