Ngesti Pandawa

Komisi A DPRD Jateng Kebut Penyusunan Raperda Tentang Dana Cadangan Pilgub 2024

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng M. Saleh di KPU Provinsi Banten | Foto: ist
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Komisi A DPRD Provinsi Jateng terus melakukan kajian, mengumpulkan data dan informasi untuk bahan penyusunan raperda inisiatif tentang dana cadangan Pilgub 2024. Hal itu dilakukan mengingat biaya penyelenggaraan pesta demokrasi yang terus meningkat setiap periodenya.

Sejumlah hal dilakukan oleh Komisi A DPRD Jateng, yakni menggelar seminar pada awal bulan ini, untuk mendapatkan masukan dari berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya legislator melakukan audiensi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait peraturan yang mengizinkan adanya peraturan daerah soal dana cadangan.

Belum lama ini, Komisi A DPRD Jateng juga melakukan kunjungan ke KPU Provinsi Jateng untuk membahas soal pengadaan dana cadangan berikut aturan teknis dan pelaksanaannya.

Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jateng M. Saleh menilai persoalan dana cadangan tersebut perlu dipikirkan sekarang, mengingat anggaran yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pilgub begitu besar.

Ia memaparkan, saat Pilgub Jateng 2018, anggaran yang dikeluarkan Rp 992 miliar. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat pada penyelenggaraan Pilkada 2024 hingga mencapai Rp 1,5 triliun.

“Jika dana cadangan itu diambil dari APBD dalam 1 tahun anggaran Jateng, yang kini Rp 28 triliun, kami menilai hal itu justru memberatkan. Namun, jika anggaran itu dilakukan bertahap dengan pola dana cadangan, hal itu bisa dilakukan,” papar Legislator Golkar itu.

Sekretaris KPU Provinsi Banten Septo Kalnadi mengatakan, dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan mengenai dana cadangan itu tidak hanya pilkada tapi juga sektor lainnya seperti dana abadi pendidikan. Dalam hal pilkada, dana cadangan diantaranya untuk tenaga pengamanan TPS.

Soal pembentukannya, kata dia, bisa 1 kali anggaran atau disisihkan dalam tahun anggaran. Sebagai contoh, saat Pilkada Cilegon dimana dana cadangan bertahap selama 3 tahun.

“Jika ditempatkan dalam bentuk deposito, bunganya tidak masuk kas daerah tapi tetap masuk administrasi dana cadangan yang tetap dilaporkan seperti BUMD. Dengan adanya pelaporan itu, bisa disampaikan ke DPRD setempat. Pencairan dana cadangan itu dilakukan dalam satu periode dan masuk dalam pos pembiayaan,” papar Septo.

Komisi A DPRD Jateng saat diterima oleh Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Arsan Latif | Foto: ist
Baca juga: 14 Kabupaten di Jateng Jadi Prioritas Pengentasan Kemiskinan di Musrenbang 2020

Sementara itu, saat berkunjung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah Kemendagri di Jakarta, Selasa (11/2), DPRD Jateng ingin mengajukan perda inisiatif ini demi kelancaran Pilkada.

Menanggapi hal itu, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Arsan Latif mengatakan Pasal 303 UU 23/2014 alokasi dana cadangan hanya untuk infrastruktur. Namun demikian dalam pemahaman mendalam, perhatian jatuh kepada daerah yang ingin melaksanakan Pilkada.

Jawa Tengah menjadi inspirasi guna perda inisiatif dana cadangan, menyusun PP 12 ditambahkan dengan pertimbangan objektif guna kepentingan semua pihak terkait kelancaran Pilgub 2024.

Ia juga mengatakan pasal 80 PP 12 berbunyi Dana Cadangan penggunaannya diprioritaskan guna mendanai kebutuhan Pembangunan sarana prasarana Daerah yang tidak dapat dibebankan pada 1 tahun anggaran, menggunakan prioritas bisa dipergunakan untuk kebutuhan lain sesuai dengan peraturan perundang – undangan, dan sebagai pintu pembuka dana cadangan.

“Saya kira Jateng sudah menyusun perda dana cadangan, Jateng ada tujuan yaitu guna pilkada 2024 bisa menjadi contoh untuk kabupaten kota yang baik karena sudah mempersiapkan jauh-jauh hari terkait dananya,” kata Arsan.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Sukirman membuka seminar perihal raperda dana cadangan pilgub, Kamis (6/2) | Foto: ist
Baca juga: Tak Perlu Bingung, Begini Implementasi Program Rumah Sakit Tanpa Dinding

Sebelumnya dalam seminar “Menggagas Raperda Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024” di The Wujil Resort & Convention, Ungaran, Kabupaten Semarang, Kamis (6/2) dihadiri sejumlah narasumber dari berbagai kalangan.

Yakni,  M Zulfan Arif dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Ikhwanudin selaku anggota KPU Jateng Divisi Perencanaan dan Logistik, Yuwanto Ketua Program Studi Doktor Ilmu Sosial FISIP Undip, Ketua Komisi A Mohammad Saleh.

Ibnu Kuncoro dari Badan Kesbangpol Jateng menguraikan, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jateng, pengalokasian dana cadangan pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 300 miliar, 2021 (Rp 300 miliar), 2022 (Rp 200 miliar). Dengan demikian total dana cadangan untuk pilgub 2024 sebesar Rp 800 miliar. Mengingat kebutuhan anggaran yang diajukan KPU senilai Rp 1,4 triliun tentu ada selisih Rp 1,3 triliun.

“Perlu dipikirkan kekurangan dana tersebut dari mana? Menjadi pekerjaan Komisi A untuk memikirkan penambangan anggaran agar bisa menutup dana yang diajukan KPU,” ucapnya.

Yuwanto berharap kualitas Pilkada mendatang semakin baik. Proses demokratisasi harus terus dibangun kepada masyarakat sesuai bunyi undang-undang dasar. Soal dana cadangan, karena sudah ada payung hukum undang-undang maka ada fokus penajaman yang perlu diperhatikan. (ADV)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*