fbpx

Begini Tahapan Ganti Rugi Lahan Terdampak Tol Jogja-Solo

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Sosialisasi terkait rencana pembangunan tol Jogja-Solo dan Jogja Bawen tahap pertama telah dilakukan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DIY memberi waktu bagi warga untuk menyinkronkan tanah miliknya sampai dua pekan ke depan.

Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang DIY Krido Suprayitno mengatakan sinkronisasi tersebut meliputi mutasi tanah kepemilikan hingga mengurus lahan warisan yang dimiliki warga terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo.

Dia menambagkan sosialisasi ini nantinya untuk mempersiapkan tahapan konsultasi publik yang akan ditangani oleh tim Satgas Lapangan yang dipimpin oleh Kepala Desa.

“Kami memberi dua pekan untuk menyinkronkan validasi tanah milik warga. Jadi ada tim Satgas Lapangan yang dipimpin Kepala Desa [Bokoharjo] untuk validasi kepemilikan tanah tersebut. Setelah itu nanti kami kembali lagi,” katanya usai sosialisasi di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Sleman.

Dia menambahkan, setelah ini akan melanjutkan ke tahap konsultasi publik ke warga setempat. Tahapan konsultasi publik itu dilakukan untuk memperjelas batas tanah warga Bokoharjo yang terdampak serta status kepemilikan tanah.

Krido menerangkan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan untuk menguasai kondisi lapangan. Selain itu, Pemprov DIY juga berusaha mengetahui hak dan kewajiban pemilik tanah yang nantinya bakal terdampak pembangunan jalan bebas hambatan.

Baca juga: Tol Solo-Jogja Tanpa Rest Area, Ini Alasannya

“Melalui sosialisasi ini kami juga berperan mengingatkan untuk mengendalikan mutasi tanah per hari ini [Rabu],” tambahnya, seperti dikutip dari Suara.com.

Dengan validasi kepemilikan tanah tersebut, lanjut Krido, warga akan dimudahkan untuk mengurus tanah miliknya. Ia mencontohkan, warga yang tidak memiliki sertifikat tanah dan masih berupa letter C tidak perlu disertifikat.

“Nantinya bakal diukur ulang. Nah jika warga yang sudah punya sertifikat tapi belum dibalik nama juga tidak perlu [dimutasi]. Cukup dari kerelaan pemilik lama untuk memberikan hak ke pemilik baru, nanti rekeningnya atas nama pemilik baru yang disahkan oleh kelurahan,” terang dia.

Pihaknya menuturkan, hal itu untuk menanggulangi permintaan mutasi yang membuat keadaan tak kondusif, sehingga langkah itu dilakukan agar dalam dua pekan ke depan tahapan validasi tanah kepemilikan selesai.

“Tentu ini kembali kepada masyarakat untuk menyelesaikannya [validasi kepemilikan tanah], sehingga tahapan survei lapangan dan pematokan batas lahan bisa kami lakukan seiring izin pemanfaatan lahan atau penetapan lokasi terbit,” ungkap Krido.

Pembangunan jalan tol Jogja-Solo bakal berdampak salah satunya di Desa Bokoharjo. Sebanyak dua dusun akan terkena dampak, yakni Dusun Pelemsari dan Jobohan.

Terdapat 93 rumah, enam bidang Tanah Kas Desa (TKD), serta 165 pemilik lahan di dua dusun tersebut yang terdampak pembangunan jalan bebas hambatan itu.

Jika validasi serta konsultasi publik tersebut selesai, Pemprov DIY bakal melanjutkan sosialisasi ke Kecamatan Kalasan yang terdampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo.

“Jika dua minggu ke depan kami mendapat dukungan dari warga [Bokoharjo], selanjutnya kami akan bergerak paralel ke Kecamatan Kalasan untuk melakukan sosialisasi yang sama,” terangnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *