fbpx Press "Enter" to skip to content

Pemprov DIY Genjot Belanja Modal dan Barang, Ini Alasannya

Rabu, 11 September 2019
Mari berbagi

JoSS, JOGJA – Pemerintah Provinsi daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta satuan kerjanya untuk mempercepat pengadaan belanda modal dan belanja barang yang belum dilaksanakan. Hal itu dilakukan agar penyerapan anggaran untuk pekerjaan fisik/kontruksi bisa sesuai target tahun ini.

Hal tersebut disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Heru Pudyo Nugroho dalam kegiatan focus group discusion (FGD) mengenai Penyusunan Rencana Penyerapan dan Penarikan Dana Satker, Selasa (10/9).

Heru menuturkan menghadapi akhir tahun anggaran 2019, langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan yaitu melakukan review atas sisa pagu dan rencana kegiatan yang belum dilaksanakan, melakukan percepatan pengadaan belanja modal dan belanja barang yang belum dilaksanakan terutama yang nilainya kurang dari Rp200 juta.

“Sehingga pada September-Oktober 2019 ini, dipastikan tidak terjadi keterlambatan kontrak maupun SPM, tidak melakukan kegiatan baru pada November-Desember 2019 dan fokus pada pencapaian target output, serta tidak memaksakan kontrak pekerjaan fisik/konstruksi yang berpotensi tidak selesai pada 31 Desember 2019,” katanya, seperti dikutip dari HarianJogja.

Baca juga: Jogja Jadi Tuan Rumah Kompetisi Olahraga ASEAN Port Association

Kegiatan yang dihadiri 59 PPK dari satker yang memiliki sisa pagu maupun outstanding kontrak di atas Rp500 juta ini diselenggarakan untuk mendorong pelaksanaan belanja yang efektif dan bijak agar setiap rupiah uang negara yang dikeluarkan memberi kemanfaatan bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I, M.I. Sri Nuryati dalam sesi paparan Proyeksi Realisasi APBN 2019 Wilayah Provinsi DIY menyebutkan hingga akhir Agustus 2019, sisa belanja barang yang belum direalisasikan mencapai Rp1,66 triliun atau 43,09 persen, sedangkan sisa belanja modal sebesar Rp796,35 miliar atau 27,62 persen.

“Selanjutnya Berdasarkan pola penyerapan APBN di wilayah DIY kurun 2014-2018, maka proyeksi realisasi tahun 2019 tidak jauh berbeda dengan 2018 yaitu sekitar 93%-94%,” katanya.

Untuk itu, Satker diimbau untuk mematuhi norma waktu di akhir tahun anggaran dan memanage dengan baik seluruh kegiatan dan tagihan, sehingga tidak perlu mengajukan dispensasi karena keterlambatan penyedia barang/jasa dalam menyampaikan dokumen tagihan atau keterlambatan pengelola keuangan (PPK) dalam menyelesaikan proses pendaftaran kontrak/penyelesaian tagihan.

Satker yang memiliki multi years kontrak untuk tahun terakhir juga diminta untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu karena PP 50 Tahun 2010 tidak mengijinkan sisa pekerjaan pada tahun terakhir dibawa ke tahun berikutnya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id