fbpx

Komisi E DPRD Jateng Minta Tak Ada Lagi Disparitas dan Dikotomi di Sektor Pendidikan

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Ketua Komisi E DPRD Jateng Abdul Hamid meminta pemerintah terus memperbaiki dunia pendidikan di wilayah ini, khususnya dalam hal pemerataan Bantuan Operasional Daerah (Bosda). Pihaknya tak ingin ada lagi disparitas dan dikotomi pada sektor pendidikan

Menurutnya, perlakuan pemerintah terhadap SMA/SMK/MA Swasta yang ada di Jawa Tengah masih dibedakan, karena memang dalam Undang-undang memang Pemerintah Provinsi hanya diwajibkan untuk memaksimalkan perannya dalam pengawalan dan pengembangan sekolah negeri.

“Meski demikian kami terus mendorong agar Pemprov juga akomodir sekolah swasta, meski kami tahu Bosda saat ini masih defisit, kami sedang upayakan dan carikan langkah terbaiknya agar semua terkawal,” kata Politisi PKB ini, belum lama ini.

Senada dengan Hamid, Muh Zen Adv Anggota Komisi E DPRD Jateng juga sampaikan keprihatinannya atas belum meratanya fasilitas sarana dan prasarana lembaga pendidikan di Jawa Tengah, hal ini dikarenakan pemerintah belum bisa hadir secara maksimal di smeua lembaga pendidikan, baik swasta/negeri.

Menurutnya, Hal ini berdampak pula pada timpangnnya penyerapan siswa dan baku mutu proses pelayanan pendidikan.

“Berbicara soal pelayanan dan perbandinagn natara sekolah satu dengan yang lain, masih berbeda dan belum merata, tentu masyarakat juga beranggap masih ada dikotomi dan disparitas dalam hal pengembangan lembaga pendidikan,” Imbuh Zen Legislator PKB Dapil Jateng IV ini.

Baca juga: DPRD Jateng Harus Komitmen Dalam Mengejawantahkan Tatib Sebagai Etos Kerja

Perlu diketahui, APBD 2020 yang disahkan dalam Sidang Paripurna sebesar Rp28,3 triliun, dan mengalami rasionalisasi dari usulan pemprov dalam RAPBD 2020 sebesar Rp28,77 triliun.

Anggaran sebesar itu, memang diprioritaskan untuk pengentasan kemiskinan dan fasilitas dasar serta peningkatan sumber daya manusia.

Meski demikian, Zen yang notabene aktif di Komisi E DPRD Jateng juga menaungi bidang pendidikan menjelaskan, dari postur APBD Jateng 2020 itu sebenarnya anggaran untuk sektor pendidikan di provinsi ini belum maksimal. Sehingga, anggarannya belum bisa merata untuk memenuhi kebutuhan di bidang pendidikan.

Dia menjelaskan anggaran pendidikan sebagaimana data dari Kemendikbud, Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi yang pada dasarnya belum mencapai 20 persen dari APBD. Tapi, kalau mengakuisisi dari transfer APBN, baik melalui BOS atau DAU dan DAK serta lainnya sudah di atas 20 persen dan bahkan mencapai 40 persen.

“Tapi itu kan alokasi dari APBN yang diakuisisi provinsi. Jadi, harapan kami ke depan komitmen soal anggaran pendidikan dan pemerataan penganggaran di dalam pendidikan betul-betul memperhatikan kondisi yang riil di masyarakat,” pungkas Zen. (ahs/lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *