fbpx

Supaya Anggota Legislatif Tak Ditangkap KPK, Ini Tips Ketua DPRD Jateng

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Banyak sekali wakil rakyat yang duduk di DPRD maupun di DPR yang terjerat kasus korupsi dan ditangkap KPK (komisi Pemberantasan Korupsi). Menurut data, sejak KPK ada sampai pada Oktober 2019 setidaknya ada 255 perkara yang ditangani menyangkut anggota DPR dan DPRD.

Yang memprihatinkan, bukan hanya satu dua yang ditangkap di satu satuan lembaga. Ada yang diadili secara berombongan seperti yang terjadi di Kota Malang di mana 41 dari 45 anggota DPRD Kota Malang dijadikan tersangka dan diadili dalam kasus korupsi yang disidik KPK.

Ini aneh karena secara teknis sebenarnya wakil rakyat tidak memiliki kewenangan teknis dalam pengelolaan anggaran.

Karena itu Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto, memberikan tips agar para wakil rakyat terhindar dari jerat kasus korupsi.

Bambang Kusriyanto yang sebelumnya selama 3 periode memimpin DPRD Kabupaten Semarang dan sampai akhir masa jabatannya tidak ada satu pun anggotanya yang terkena kasus korupsi, memberikan tips dan sarannya.

Menurut dia, secara umum ada 3 model kasus yang menjerat para wakil rakyat ke persoalan korupsi. Yang pertama adalah kasus uang ketok palu. Di sini para anggota DPRD meminta imbalan atas persetujuan yang diberikan terhadap suatu atas anggaran dan peraturan yang diajukan eksekutif.

Sebenarnya, tambah dia, nilainya tidak sebanding dengan penghasilan resmi yang diterima para wakil rakyat. Tapi, anehnya, masih ada yang mau melakukannya.

Baca juga: Anda Liat Aksi Korupsi? Laporkan Ke Situs laporkankorupsijateng.id

Modus kedua yang bisa membuat legislator ditangkap komisi antirasuah adalah main bagi-bagi proyek. Dari proyek yang dibagikan ini para wakil rakyat mendapat bagian keuntungan dari pelaksana proyek. Yang lebih seram, konon ada yang meminta bagiannya sebelum proyek dikerjakan.

Kenapa banyak yang nekad melakukan langkah ini, alasannya klasik. Untuk bisa mendapatkan suara yang cukup agar bisa duduk dan menjabat, diperlukan banyak biaya. Istilah sekarang, mereka menjalani politik transaksional sehingga butuh banyak dana agar bisa terpilih.

Yang ketiga adalah melaksanakan menurunkan kualitas program kegiatan yang diperoleh sebagai aspirasi yang diajukannya. Menurut Bambang Kusriyanto, pola ini pasti menjadi temuan BPK (Basdan Pemeriksa Keuangan) yang akan ditindak lanjuti ke penyidikan. Tidak ada program dan kegiatan serta proyek yang tidak bisa dievaluasi sekarang ini.

Jadi, supaya para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif tidak tersangkut kasus korupsi dan ditangkap KPK yang akan membuat keluarga, kerabat dan partai tempat bernaungnya malu, ya jangan lakukan tiga hal itu. “Hindari tiga hal itu kalau ingin tidak terjerat kasus korupsi,” kata Ketua DPRD Jateng yang juga politisi PDIP ini, pada diskusi Prime Topic Radio MNC Trijaya Semarang, Senin (4/11).

Ketua Pukat (Pusat kajian Anti Korupsi) UGM, Oce Madril, yang menjadi narasumber dialog bertemakan “Membangun Etos Kerja Legislatif” itu menanggapi positif saran yang disampaikan Ketua DPRD Jateng, Bambang Kusriyanto. Menurut Oce, saat ini para anggota DPRD dimanapun menanggung beban berat akibat imbas dari sorotan masyarakat terhadap para wakil rakyat yang terjerat kasus korupsi. Beban itu, bahkan menjadi stigma karena perilaku buruk oknum wakil rakyat yang lain.

Pemberitaan yang masif soal kasus korupsi yang menjerat beberapa oknum wakil rayat suka tidak suka tetap berimbas kepada para anggota DPRD yang dianggap cermin bawah dari DPR RI. “Meski tidak ada hubungannya, ya terkena imbasnya juga. Ini karena pemberitaan yang masif,” tukas Oce. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *