fbpx

APBD Selalu Defisit, Ini Penjelasannya

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – APBD Jateng tahun anggaran 2020 telah disahkan sebesar Rp28,3 triliun, sementara itu Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp29,02 triliun, dengan demikian alami defisit Rp725,4 miliar. Hal ini menjadi pertanyaan sejumlah kalangan.

Untuk diketahui, setiap laporan pertanggungjawaban eksekutif, APBD selalu mengalami defisit karena pendapatan lebih kecil dibandingan dengan belanja daerah. Lalu bagaimana penjelasan stake holders terkait hal itu?

Dalam diskusi yang diadakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng, Kamis (28/11) dengan tema ‘APBD Yang Selalu Defisit’, menghadirkan narasumber Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumarno, Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng Sriyanto Saputro, Ekonom Unnisula Judi Budiman dan dimoderatori oleh Jurnalis Senior Agus Widyanto.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumarno menjelaskan defisit anggaran tersebut bukanlah persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Menurutnya, secara regulasi APBD tidak boleh surplus, makanya setiap laporan pertanggungjawaban memang selalu defisit setiap tahunya, hal ini karena setiap anggaran pasti ada sisa anggaran pada tahun sebelumnya.

“Dalam APBD ada istilah Anggaran tertinggi dan RAB. Tapi dalam pelaksanaannya tidak boleh lebih dari RAB, sehingga terjadi sisa atau dana silpa yang akan dianggarkan pada APBD perubahan atau murni untuk tahun anggaran berikutnya,” tambahnya.

Menurut Marno, dana Silpa bisa saja tidak dianggarkan, tapi Silpa ini bisa diketahui pada pertengahan tahun, maka bisa dianggarkan pada APBD perubahan.

“Tapi dana Silpa tidak bisa dipergunakan untuk kegiatan yang kurang dari dua bulan. Pendapatan dan Silpa dipergunakan untuk belanja daerah sehingga terjadi defisit setiap tahunya,” pungkas Marno.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi C DPRD Jateng, Sriyanto Saputro menegaskan defisif tidak menjadi masalah dalam sistem penggunaan anggara, bahkan ada sisi positifnya yakni pemerintah harus kreatif dalam menggunakan anggaran tersebut.

Baca juga: Supaya Anggota Legislatif Tak Ditangkap KPK, Ini Tips Ketua DPRD Jateng

“Dalam pembahasan APBD 2020, kita bahas secara transparan, mulai pengajuan kemudian dibahas di badan anggaran, selanjutnya dibahas dimasing-masing komisi untuk dilakukan rasionalisasi dan pergeseran anggaran, kemudian dikembalikan ke badan anggaran untuk selenjutnya pengesahan,” jelasnya.

Politisi Gerindra ini menambahkan, dalam pembahasan anggaran dilakukan bersama eksekutif, OPD pengguna anggaran dan dilakukan secara terbuka. “Jadi semuanya mengetahui APBD tersebut akan dipergunakan untuk apa dan semuanya bisa mengawal hingga pelaksanaan anggaran,” tuturnya.

Dari kacamata akademisi, Ekonom Unnisula Judi Budiman menyatakan, anggaran dibuat defisit setelah reformasi. Jaman orde baru yang ada anggaran berimbang.

“Kenapa APBD mengalami defisit hal itu karena penyesuaian berbagai sektor, pertumbuhan ekonomi misalnya, yang memaksa pengeluaran lebih besar daripada pendapatan,” jelasnya.

Menurut Judi Budiman, membikin anggaran harus mengetahui pendapatannya dulu baru menganggarkan pengeluaran. Namun dalam menyusun APBD justru sebaliknya, membicarakan pengeluaran dulu baru pendapatan.

Meski secara regulasi diperbolehkan APBD dibuat defisit, namun tidak boleh dilalaikan, tetap harus tahu sebabnya kenapa defisit.

“Jangan sampai anggaran defisit karena pemborosan, misal belanja yang tidak perlu. Sehingga kontrol penganggaran sangat penting. Kontrol mulai pengangaran, pelaksanaan penganggaran dan pelaksanaan anggaran,” katanya.

Judi Budiman juga mengatakan, setiap tahun anggaran kenapa selalu ada silpa ? Apakah anggaran Silpa itu karena penggunaan anggaran yang tidak efektif atau  banyak kegiatan yang tidak jalan.

“Anggaran yang baik adalah anggaran yang sesuai dengan perencanaan. Anggaran defisit tidak sepenuhnya jelek, yang penting alasannya jelas,” pungkas Judi. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *