Ditetapkan Jadi Tersangka, Imam Nahwari Bakal Konsultasi Dengan Presiden

Imam Nahrawi | Foto: liputan6.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi meminta kesempatan untuk berkonsultasi dengan Presiden Jokowi terkait soal penetapan dirinya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (18/9) siang.

Imam diduga menerima suap dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebesar Rp26,5 miliar sebagai commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI ke Kemenpora.

Dia juga mengaku belum mengetahui nasib jabatannya nanti termasuk soal pengunduran dirinya. “Ya karena saya baru tahu sore tentu beri kesempatan saya nanti untuk berkonsultasi kepada bapak presiden,” kata Imam di Kompleks Widya Chandra, Jakarta, Rabu (18/9) malam

Imam Nahrawi bakal melapor kepada Jokowi terkait penetapannya sebagai tersangka. Ia menyerahkan segala keputusan soal jabatannya sebagai menteri kepada Jokowi. “Untuk itu saya akan menyerahkan nanti kepada bapak presiden karena saya ini pembantu pak Presiden,” katanya.

Sementara itu, terkait sikap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Imam mengaku belum melakukan komunikasi dengan Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum partainya. Seperti diketahui, Imam merupakan kader PKB.

“Belum, belum karena saya juga baru baca kan, baru tahu pengumumannya,” kata Imam.

Seperti diketahui, KPK menetapkan Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus suap pemberian dana hibah KONI. “Imam Nahwari, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, sebagai tersangka,” ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di gedung KPK, Jakarta, Rabu (18/9).

Baca juga: Koalisi Masyarakat Sipil Bersiap Gugat Revisi UU KPK ke MK, Istana: Silahkan

Imam diduga menerima uang sebesar Rp26,5 miliar sebagai bentuk commitment fee pengurusan proposal yang diajukan KONI kepada Kemenpora terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan selaku Menpora.

Dia menjelaskan uang itu diterima secara bertahap yakni sebesar Rp14,7 miliar dalam rentang waktu 2014-2018 melalui asisten pribadinya, Miftahul Ulum yang juga menjadi tersangka dalam perkara ini.

Imam juga diduga meminta uang Rp11,8 miliar dalam rentang waktu 2016-2018. “Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi menpora dan pihak lain yang terkait,” katanya.

Alexander mengatakan, KPK telah memanggil Imam sebanyak tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 namun Imam tak pernah memenuhi panggilan tersebut. “KPK memandang telah memberi ruang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan,” ucap Alexander.

Imam dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*