Press "Enter" to skip to content

Pemda Didorong Berperan Aktif Dalam Keselamatan ASDP

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mendorong pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam peningkatan standar keselamatan pelayaran bagi pelaku jasa angkutan sungai , danau dan penyeberangan (ASDP).

Dia menyatakan keprihantinanya atas terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dalam sebulan terakhir yang banyak menimbulkan korban jiwa dan materiil yang diduga akibat kelalaian operator serta minimnya standar pelayanan penyelenggaraan transportasi air.

“Setelah terjadinya kecelakaan KM Sinar Bangun di Danau Toba saat Lebaran lalu, terkini KM Lestari Maju di perairan Selayar Sulawesi Selatan dan sejumlah kecelakaan transportasi air lainnya dalam sebulan terakhir sangat memprihatinkan,” katanya kepada JoSS.co.id.

Seperti diketahui, serentetan kejadian kecelakaan kapal terjadi di sejumlah daerah yaitu Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Lestari Maju kandas di perairan Selayar Sulawesi Selatan Selasa (3/7) sore. Dalam insiden tersebut 24 orang dilaporkan tewas dan 41 orang hilang dan 71 berhasil diselamatkan.

Sebelumnya, kecelakaan kapal cepat di sungai Nyamuk, Sebatik, 29 Juni lalu menewaskan enam orang dan 2 orang masih dinyatakan hilang. Kapal motor cepat yang mengangkut belasan warga negara Indonesia ini bertabrakan dengan kapal motor dari arah Filipina.

Sementara pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di perairan Danau Toba pada 18 Juni lalu baru dihentikan kemarin. Total korban selamat 24 orang, 3 meninggal dan sekitar 164 orang lebih dinyatakan hilang.

Baca juga : Kapal Motor Arista Tenggelam Di Perairan Makasar 13 Meninggal

Untuk itu, dia mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan standar pelayanan trasnportasi air dengan membentuk forum keselamatan pelayaran di wilayah Jawa Tengah, melakukan penertiban dan raszia bersama pihak pengamanan dan dinas perhubungan secara terpadu secara periodik.

“Melakukan penertiban dan razia bisa dilakukan oleh tim secara terpadu dan dilakukan secara periodik untuk menjadin keamanan dan keselamatan berlayar baik pada kapal, awak kapal dan dermaga,” ujarnya.

Lebih lanjut Djoko menjelaskan diperlukan sebuah standar operating prosedur (SOP) keselamatan pelayaran di setiap aspek penyelenggaraan pelayaran misalnya; SOP pada titik-titik dermaga (jam operasional, penerbitan Surat Persetujuan Berlayar), SOP pemeriksaan kelaikan, SOP lainnya yang ditetapkan masing-masing sesuai kewenangannya.

Selain itu, juga meningkatkan preventif dengan melakukan sosialisasi keselamatan pelayaran dan himbauan secara massif, serta memetakan kebutuhan dan rencana aksi sarana dan prasarana pelayaran serta memastikan keadaan sumber daya manusia baik dalam jumlah maupun kualitas.

“Pemda Prov. Kaltim sudah merespon untuk membentuk Forum Keselamatan Pelayaran Kalimantan Timur, saya berharap pemerintah Jateng dan daerah lainnya juga dapat melakukan hal yang sama dalam rangka peduli keselamatan ASDP,” katanya.

Baca juga :Kondisi Angkutan Lanjutan Perlu Perhatian

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menginstruksikan seluruh Dinas Perhubungan baik tingkat provinsi hingga tingkat kabupaten/kota, diminta segera memperbaiki tata laksana kapal.

“Hal terpenting yang ingin kita tekankan bahwasanya prosedur keselamatan adalah keharusan. Keselamatan adalah yang utama, oleh karenanya kami minta kepada seluruh Dishub Propinsi dan Dishub Kabupaten/Kota untuk memperbaiki tata laksana dari proses pemberian ijin kapal,” katanya dalam keterangan pers, beberapa waktu lalu.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan Kemenhub, ada upaya yang harus diperhatikan terkait detail aspek keselamatan berlayar. Proses itu menurutnya, melibatkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Polri.

Hal itu meliputi klarifikasi proses tata laksana dan SOPdi pelabuhan, perbaikan fasilitas, dan pemeriksaan kelaiklautan yang harus dilakukan enam bulan sekali. Data manifest serta Surat Persetujuan Berlayar (SPB) juga harus ada pada setiap kapal yang berlayar.

“Pemeriksaan kelaiklautan itu harus dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan kemampuan mendeteksi kemampuan teknis dan kelayakan teknis dengan seksama. Selain itu tata laksana pelabuhan di mana proses pendaftaran, pembuatan manifest adalah keharusan agar kapal tidak melampaui batas dan juga Surat Persetujuan Berlayar harus ada setiap kapal berlayar,” katanya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id