Press "Enter" to skip to content

Kondisi Angkutan Lanjutan Perlu Perhatian

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Keberhasilan penyediaan infrastruktur transportasi baik di angkutan darat kereta api dan bus, angkutan udara dan angkutan laut yang dicapai pemerintah saat ini menyisakan persoalan lama yang sampai kini tak disentuh, yaitu masih buruknya angkutan lanjutan dari simpul kedatangan di stasiun kereta api, terminal bus, bandar udara maupun pelabuhan.

“Pemerintah harus tanggap soal ini. Saya khawatir Bandaranya bagus, stasiunnya oke, terminal busnya juga sudah mulai rapi, tapi begitu melanjutkan ke titik tujuan transportasinya sulit. Kalaupun ada tarifnya mahal,” kata Pengamat Transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, kepada Joss, Sabtu (19/5).

Dia mengingatkan, kondisi angkutan lanjutan, yakni angkutan dari tempat perhentian angkutan umum jarak jauh ke tempat tujuan akhir penumpang, saat ini sudah sedemikian buruk dan nyaris tidak ada yang mau peduli. Masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi massal, dibiarkan berhadapan sendiri dengan penyedia angkutan lanjutan privat karena angkutan umumnya tidak tersedia.

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan terus menerus. Pemerintah jangan cuma memamerkan kesiapan infrastruktur transportasi, tapi melupakan angkutan lanjutan yang perannya juga sangat vital dalam konsepsi transportasi,”ujar Djoko dengan nada ketus.

Secara teknis dia mengakui kewenangan pengaturan angkutan lanjutan sebenarnya ada di tangan kepala daerah, tapi masalah ini seringkali tidak menjadi prioritas program di daerah. Banyak alasan kenapa angkutan lanjutan tidak dikelola dengan baik, di antaranya karena tidak populer, dianggap membebani anggaran daerah, dan yang banyak terjadi adalah kepala daerah tak mau berurusan dengan otoritas pengelola angkutan, baik itu pengelola Bandara, pengelola pelabuhan dan pengelola stasiun kereta api. Akibatnya ketersediaan angkutan lanjutan diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan regulasi perusahaan pengelola.

Sebagai contoh, angkutan umum dari Bandara masih sangat terbatas dan sifatnya tertutup. Selalu ada taksi Bandara yang tarifnya sangat mahal, sementara armada taksi online yang tarifnya sangat murah tidak diberi ruang untuk melakukan kegiatan di Bandara. Angkutan bus dalam kota seperti BRT (Bus Rapid Transport) yang masuk juga belum sepenuhnya efektif karena rutenya terbatas. Pernah terjadi satu pejabat Bandara yang bersiap membenahi angkutan lanjutan, dan sudah merancang keterbukaan Bandara, namun belum sempat program itu direalisasi yang bersangkutan sudah dialih-tugaskan. Buntutnya, hanya segelintir bandara yang menerapkan taksi reguler berargometer. Rata rata yang beroperasi adalah taksi dengan tarif sesuai keinginan operator yang pasti lebih tinggi dari berargometer.

Dengan tegas Djoko berani menyatakan sampai saat ini tidak ada satupun pelabuhan di Indonesia yang dilayani secara rutin angkutan umum. Angkutan pelat hitam yang dikoordinir oknum otoritas pelabuhan atau oknum aparat setempat beketjadana dengan preman lokal masih merajalela dengan tarif yang tidak wajar.

Di stasiun kereta api cerita adanya taksi khusus yang berkait dengan aparat PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga masih sering muncul, meski sudah tidak mencolok seperti tahun 2009 sebelum BUMN itu dipimpinan oleh Jonan. Sementara angkutan lanjutan di beberapa terminal bus –yang sekarang untuk tipe A sudah dikelola kementerian perhubungan, juga belum menampakan perubahan yang berarti. Meski beberapa terminal merupakan terminal terintegrasi antara bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan bahkan ada terintegrasi dengan angkutan kota, layanan angkutan lanjutannya belum menjadi sarana yang nyaman, aman dan murah.

Kondisi ini terjadi, kata Djoko, akibat pemerintah tidak peduli keberadaan transportasi umum di daerah. Pembangunan transportasi umum di daerah betul betul minim sekali.  Dia mendesak agar Presiden Jokowi mengevaluasi Renstra Kementerian Perhubungan yang dianggapnya gagal menterjemahkan maksud Jokowi.

Sewaktu jadi Walikota, Jokowi yang punya slogan move people not car melahirkan BST (Batik Solo Trans); sewaktu menjadi Gubernur DKI dia bisa menambah koridordari 6 rute menjadi 39 rute di tahun 2014; tapi setelah menjadi Presiden janji memberi 3 ribu bus untuk 34 kota ibukota provinsi belum ditepati. “Karena itu, kita wajib mengingatkan supaya angkutan dalam kota bisa efektif sekaligus menjadi angkutan lanjutan dari simpul-simpul kedatangan yang ada,” tukasnya. (awo)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id