Press "Enter" to skip to content

Pelegalan Ojek Online Di Tolak MK, Aliansi Cari Jalan Di DPR

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Komunitas ojek online yang tergabung dalam Aliansi Driver Online mencoba mencari jalan pelegalan ojek sepeda motor sebagai angkutan umum melalui DPR menyusul ditolaknya gugatan terhadap UU Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang belum mengakomodasi ojek sebagai angkutan umum oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak melegalkan ojek online sebagai alat transportasi umum. Putusan ini diambil oleh MK terhadap uji materi perkara Nomor 41/PUU-XVI/2018 yang diajukan oleh para pengemudi ojek online.”Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Hakim MK Anwar Usman saat membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (28/6). Dalam permohonannya, 54 orang pengemudi ojek online menggugat Pasal 47 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) karena keberatan ketentuan pasal tersebut tidak mengatur motor sebagai angkutan umum.

Menurut penggugat, seiring perkembangan teknologi jumlah ojek online semakin berkembang di Indonesia. Karena itulah, menurut penggugat yang diperkuat oleh Aliansi Driver Online, ojek online harus dilegalkan sebagai angkutan umum agar pengguna jasa dan pengemudi ojek online bisa mendapatkan perlindungan hukum.

Baca juga : Motor Roda Dua Tak Bisa Jadi Angkutan Umum

Namun dalam putusannya MK menolak permohonan pemohon karena menganggap sepeda motor bukan  kendaraan yang aman untuk angkutan umum. “Ketika berbicara angkutan jalan yang mengangkut barang dan/atau orang dengan mendapat bayaran, diperlukan kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan,” kata majelis hakim membacakan perimbangan amar putusan.

“Kami sangat menyayangkan, seharusnya MK dapat melihat masalah ini lebih luas, jangan membandingkan ojek pangkalan, kalau ojek pangkalan itu lokal sedangkan ojek online itu permasalahan nasional yang sudah tersebar di mana-mana dan terintegrasi beda dengan ojek pangkalan yang masing-masing di wilayah,” kata Ketum Aliansi Driver Online, Christiansen Ferary Wilmar, Jumat (29/6).

Dengan adanya putusan MK, komunitas ojek online kembali mendorong DPR melakukan revisi atas UU lalu lintas agar dapat mengakomodir roda dua menjadi trasportasi umum. DPR, kata Wilmar, telah berjanji melakukan revisi tetapi prosesnya belum berjalan.

“Jadi kami masih melakukan upaya supaya ini diakui. Tidak bisa ojek online hanya diiatur oleh Perda, karena ini satu suatu kebutuhan masyarakat secara umum nasional. Ini jumlahnya makin masif dan banyak, dengan kondisi seperti ini tentunya harus ada UU yang mengatur. Kami mendorong ada revisi UU lalu lintas melalui legislatif,” jelas dia.

Dari keterangan Aliansi Driver Online diperoleh informasi bahwa DPR tengah menyusun naskah akademik untuk melakukan revisi UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Proses tersebut terus dipantau Aliansi Driver Online agar DPR bisa segera merealisasikannya menjadi UU baru tentang perubahannya.

Penolakan MK atas gugatan tersebut, antara lain didasari pertimbangan hakim bahwa motor tidak diatur dalam UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (UU LLAJ). Dengan menggunakan konstruksi berpikir UU LLAJ, sepeda motor memang tidak dikategorikan sebagai kendaraan bermotor penumpang atau mengangkut barang. (dtc/im)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id