Press "Enter" to skip to content

Investasi Tol Vs Ekonomi Rakyat, Bongkar Congkaknya Aturan Tol

Mari berbagi

Kenapa banyak rakyat yang tidak merasa happy dengan hadirnya proyek tol Trans Jawa yang begitu gegap gempita itu?

Yang mengagetkan, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, juga berkeberatan tol masuk wilayahnya. Alasannya, pembangunan jalan tol dapat mengganggu stabilitas perekonomian warga DIY yang mayoritas mengandalkan perdagangan sebagai mata pencaharian. “Di DIY tidak ada tol,” tegasnya.

Belakangan, Sultan Jogja melunak sehingga tol Bandara Baru Jogja di Kulonprogo ke Bawen Jawa Tengah bisa dibangun asal dibuat elevated (melayang) menyusuri Selokan Mataram sampai ke jalan lingkar. Dengan trase dan rute menyusuri Selokan Mataram dan mengikuti Jalan Lingkar (Ring Road) Gubernur DIY yakin pemukiman tidak terganggu.

Kekhawatiran Sultan Jogja terhadap dampak proyek tol bisa dipahami, karena kondisi itulah yang terjadi di sepanjang Pantura Jabar seperti Sukamandi dan Subang yang perkenomian lokalnya meredup setelah jalur tol dari Jakarta bisa langsung ke Cirebon. Itu pula yang dikhawatirkan sebagian pelaku usaha kecil di sepanjang Pantura Jateng seperti Brebes, Tegal, Pekalongan dan Batang jika ruas tol Brebes – Semarang tersambung. Dan, solusi membangun tol secara elevated di Jogja juga bukan penyelesaian yang bisa menjawab kekhawatiran seperti itu, namun semacam kesepakatan “supaya tidak ada yang dipermalukan” saja.

Apa pasal yang menyebabkan proyek tol tidak menjadi ruang baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal atau perekonomian daerah yang dilewatinya?

Mengacu pada cara pengelolaannya, sampai sekarang ini regluasi dan aturan tentang tol memang tidak bersahabat dengan kegiatan masyarakat di sekitarnya. Keberadaan tol justru dirasakan menjadi pemisah kawasan, kaku dan bahkan angkuh terhadap masyarakat di wilayah yang dilewatinya. Dua desa yang punya kekerabatan akrab mendadak terpisahkan karena terbelah oleh trasetol. Para pedagang dan warga yang ingin berjualan di rest area tol sebagai satu – satunya peluang warga di seputar jalan tol untuk bisa menikmati kue pembangunan tol, harus melewati gerbang tol resmi – dan harus naik mobil tentunya, agar bisa berjualan karena tidak ada akses dari ruas umum ke rest area. Kenapa semua itu harus terjadi?

Mari kita runut bersama mulai dari Undang – Undang No 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang di dalamnya terdapat pasal – pasal yang menjadi dasar aturan tol termasuk aturan tentang rest area. Amanat UU Jalan menyebut kan salah satu tujuan diselenggarakannya jalan tol adalah untuk meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan (Pasal 43 Ayat (1) d). Disini aturan dasar yang dipakai masih oke, namun jika dilanjut ke Pasal 56 yang menyebutkan “Setiap orang dilarang memasuki jalan tol, kecuali pengguna jalan tol dan petugas jalan tol” mulai terasa, jika yang dimaksud jalan tol termasuk rest area, menjadi jelas kalau siapapun yang masuk ke rest area harus menjadi pengguna jalan tol. Ini konflik logika pertama di UU No 38 Th 2004 tentang Jalan yang membuat jalan tol tidak ramah terhadap masyarakat sekitarnya.

Karena dasar regulasinya seperti itu, wajar jika aturan turunannya pun menjadi tidak bersahabat dengan perekonomian masyarakat sekitar. Mari kita buka Peraturan Pemerintah (PP) No 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, khususnya di Pasal 7 Ayat (2), (3) dan (4), yang isinya (2): Pada jalan tol antar kota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna tol; (3): Tempat istirahat dan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan paling sedikit untuk setiap jarak 50 kilometer pada setiap juruan; (4) Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apapun dari luar jalan tol. Tegas dan jelas, tempat istirahat alias rest area yang merupakan satu – satunya ruang untuk keterlibatan perekonomian setempat memang ditutup oleh pemerintah, sehingga aturan di bawahnya pastilah mengamini aturan ini.

Memang PP tentang jalan tol mengalami perubahan beberapa kali, namun pemberian akses ketempat istirahat tidak berubah. Perubahan pertama lewat PP No 44 Tahun 2009 hanya mengubah kendaraan bermotor menjadi kendaraan bermotor roda empat atau lebih serta penyediaan jalur khusus sepeda motor untuk mengakomodasikan pengguna sepeda motor di Tol Suramadu. Perubahan kedua yakni PP No 43 Th 2013 fokus ke pengusahaan jalan tol oleh pemerintah untuk ruas yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial. Perubahan ketiga melalui PP No 30 Th 2017 juga tidak menyentuh soal akses perekonomian warga. Antisipasi salah nalar muncul seusai Rakor Terbatas di Kemenko Perekonomian, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol Hery Trisaputra Zuna menyatakan bahwa usaha kecil mikro dan menengah akan mendapat ruang khusus untuk bisa berusaha di rest area tanpa membuka akses luar untuk rest area.

Jika kita ingin kehadiran jalan tol memberi manfaat ekonomi bagi warga sekitar, regulasi dan aturan tol, khususnya yang melarang akses dari luar tol ke rest area, harus dibongkar.

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id