Press "Enter" to skip to content

Penolak Bandara NYIA Dipindah Sebelum Ramadhan

Mari berbagi

JoSS, YOGYAKARTA – Para penolak Bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang masih bertahan di rumah yang masuk kawasan lokasi Bandara akan dipindahkan sebelum Ramadhan 2018. “Mereka akan kami pindahkan sebelum Bulan Puasa. Doakan semoga berjalan lancar,” kata Project Manajer Pembangunan NYIA PT AP I, R Sujiastono, kepada wartawan di Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, baru-baru ini.

Saat ini, kata Sujiastono, masih ada sebanyak 37 kepala keluarga (KK) yang bertahan menempati rumah mereka yang sudah ditetapkan izinnya sebagai lokasi Bandara NYIA. Mereka akan dipindahkan ke tempat yang lebih layak, salah satu opsinya adalah rumah sederhana sewa (rusunawa).

Kulon Progo memiliki tiga rusunawa, yakni di Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo dengan kapasitas sekitar 70 unit, Desa Giripeni 96 unit, dan Desa Triharjo dengan kapasitas sekitar 196 unit. Namun, baru Rusunawa Triharjo yang siap huni. “Rusnawa merupakan salah satu opsi, tetapi ada opsi lainya,” katanya.

Sebenarnya pihak Angkasa Pura sudah melayangkan surat peringatan (SP) 3 kepada mereka pada 25 April 2018 untuk melakukan pengosongan secara mandiri. Namun warga tidak mengindahkannya, mereka tetap bertahan, meski sebagia besar warga sudah pindah secara mandiri.

Sujiastono berharap awak media tidak hanya fokus menyoroti 37 KK yang masih enggan pindah dan mengabaikan 99 persen warga lain yang justru telah menerima dengan sukarela pembangunan salah satu proyek strategis nasional itu. “Sebanyak 37 KK ini memang kita tidak lupakan, tetap kita ayomi, tetapi jangan lupa yang 99 persen ini justru menginginkan percepatan pembangunan bandara,” ujar Sujiastono.

Juru bicara Proyek Pembabgunan “NYIA” PT Angkasa Pura I, Agus Pandu Purnama, sebelumnya pernah menegaskan upaya tegas dan terukur akan ditempuh setelah surat peringatan (SP) 3 dilayangkan. Uang ganti rugi terhadap warga yang menolak pindah, menurut Agus, sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri sesuai prosedur yang diatur.

Melalui sistem konsinyasi, sebenarnya warga bisa langsung mengambil uang ganti ruginya di Pengadilan kapan mereka mau. (ant/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id