DPRD Jateng Gagas Raperda Inisiatif Tentang Balai Ternak, Balai Perbenihan Ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto (Foto: dprdjatengprov.go.id)
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Komisi B DPRD Jateng mengagas rancangan peraturan daerah (Raperda Inisiatif) mengenai peningkatan & pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura di Provinsi Jateng.

Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto

Ketua DPRD Provinsi Jateng Bambang Kusriyanto, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekretaris Komisi B DPRD Provinsi Jateng Muhammad Ngainirrichadl mengatakan peraturan tersebut perlu, sebab hingga kini Jateng belum memilikinya.

Dilansir dari dprdjatengprov.go.id, Balai Ternak saat ini merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) dan Balai Perbenihan Ikan adalah UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan). Sementara, Kebun Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura merupakan UPTD Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun).

“Saya menghargai upaya teman-teman Komisi B yang mencermati tentang peningkatan dan pengembangan balai ternak, balai perbenihan ikan, kebun benih tanaman pangan dan hortikultura. Kepada peserta Seminar dari kabupaten/ kota, semoga seminar ini memberi inspirasi bagi daerah untuk mendorong pembangunan di bidang peternakan dan kesehatan hewan secara terencana,” katanya dalam seminar yang digelar di Ballroom Hotel Swiss-Bel Kota Surakarta, belum lama ini.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jateng Sumanto mengatakan gagasan raperda itu muncul mengingat sejarah kejayaan Provinsi Jateng yang mampu memberikan kontribusi besar memproduksi komoditas di sektor pertanian, peternakan, dan perikanan untuk Indonesia.

Ia menilai saat ini Jateng harus kembali memberikan andil besar tersebut dengan memulai langkah mengoptimalkan peran balai benih, ternak, dan perikanan.

“Penting untuk pemerintah lebih memperhatikan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan dengan meningkatkan anggaran pada sektor-sektor tersebut, terutama dengan adanya pandemi Covid-19,” kata Politikus PDI Perjuangan itu.

Data Komisi B menyebutkan, anggaran belanja Distanbun Rp 282,57 miliar atau 1,04% dari total belanja APBD Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2020 sekitar Rp 27,19 triliun. Untuk anggaran belanja Disnakkeswan, sekitar Rp 119,24 miliar atau 0,44% dan Rp 167,56 miliar atau 0,62% untuk anggaran belanja Dislutkan.

Baca juga: DPRD Jateng Setujui Raperda Pembentukan BPR BKK dan Raperda Pengembangan Ekraf Menjadi Perda

Ia berharap pula raperda itu nantinya dapat membuat balai mampu memberikan bibit dan benih unggulan yang dapat diakses petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Selain itu, balai dapat menjadi ruang belajar bagi pemuda dan masyaraka.

Selain itu, raperda itu untuk mengoptimalkan aset yang dimiliki Pemprov Jateng dalam mendorong kesejahteraan masyarakat, terutama bagi petani, peternak, dan pembudidaya ikan. Sembari menunggu rampungnya proses raperda, Komisi B tetap memberikan pengawasan ekstra terhadap balai milik Distanbun, Disnakkeswan, dan Dislutkan Provinsi Jateng.

“Kami mengajak masyarakat untuk ikut serta memberikan masukan dan saran serta ide untuk mengoptimalkan peranan dari balai sekaligus mendorong kesejahteraan petani, peternak, dan pembudidaya/ nelayan sehingga nantinya menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan naskah akademik dan draft raperda tersebut,” harapnya.

Dekan Fakultas Peternakan & Pertanian Undip Semarang Profesor Bambang WHEP (Foto: dprdjatengprov.go.id)

Sementara, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jateng Iwanuddin Iskandar menyambut baik raperda tersebut, dengan catatan, raperda itu sebaiknya tidak mengatur mengenai organisasi, struktur, dan tupoksi organisasi namun lebih kepada strategi pengembangan atau cara kerjanya.

“Saya juga sepakat soal adanya SDM berkualitas dalam pengelolaan balai, terkait dengan riset dan teknologi. Ke depan, mungkin bisa perekrutan PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak) yang berkompeten di bidangnya,” kata Iwan.

Sementara itu Dekan Fakultas Peternakan & Pertanian Undip Semarang Profesor Bambang WHEP mengapresiasi gagasan Komisi B yang ingin menyusun raperda peningkatan & pengembangan Balai Ternak, Balai Perbenihan ikan, Kebun Benih Tanaman Pangan & Hortikultura di Provinsi Jateng.

“Jateng memang perlu kembali memberikan andil dengan mengoptimalkan fungsi balai. Dengan begitu, balai ke depan mampu menarik minat kaum milenial di sektor pertanian/ perkebunan, peternakan, dan perikanan,” harapnya.

Ia juga menilai ruang lingkup kinerja balai perlu di up grade. Upaya itu dapat dilakukan dengan beberapa langkah diantaranya penguatan fungsi balai, road map pengembangan balai, pendanaan & sumber biaya, kerjasama pengembangan teknologi & partisipasi masyarakat, dan target & pengawasan kinerja balai.

Kepala Disnakkeswan Provinsi Jateng Lalu Muhammad Syafriadi mengaku selama ini balai sangat kesulitan mengejar target pendapatan sehingga belum mampu berkontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

“Saya setuju kalau balai tidak ada target pendapatan. Karena, balai dihitung saat mampu memberikan manfaat luas bagi masyarakat yang berdampak pada bertumbuhnya ekonomi. Kami sangat siap mendukung pelayanan prima bagi masyarakat,” pungkasnya. (ADV)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*