Soal Pemberhentian Kepala Daerah Akibat Pelanggaran Prokes, Ini Tanggapan Gubernur DIY dan Jabar

Kolase, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X - Guberbur Jawa Barat Ridwan Kami | Foto: tagar.id/dara.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Raja Keraton Jogja sekaligus Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Guberbur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 untuk gubernur dan wali kota/bupati tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Salah satu isinya menegaskan soal pemberhentian kepala daerah. Menurut Sultan, pemberhentian Gubernur, Wali Kota, atau Bupati tidak mudah dan  harus melalui sejumlah prosedur. “Kan harus ada keputusan presiden, dan mereka kan hasil dari pemilihan umum,” ujar Sultan seperti dilansir dari Tempo.co.

Meski demikian, Sultan mengingatkan, bahwa sanksi pemberhentian yang abai pada kerumunan massa di saat pandemi ini juga bukanlah sekedar pemanis atau gertak sambal saja.

“Kalau ternyata Mendagri sudah mengingatkan, lalu mengirim surat ke presiden? Kan bisa juga (diberhentikan),” ujar Sultan.

Sultan setuju adanya regulasi lebih tegas dalam upaya pengendalian Covid-19 saat ini. Karena ketegasan itu menjadi bentuk konsistensi pemerintah dalam memerangi penyebaran Covid-19.

“Tapi harapan saya, tanpa harus diperingatkan pemerintah, masyarakat juga mau mengikuti protokol kesehatan itu,” ujar Sultan. Sebab, kata Sultan, jika masyarakat tertular Covid-19 resiko juga harus ditanggung masyarakat sendiri.

Baca juga: Mendagri: Kepala Daerah Yang Melanggar Protokol Kesehatan Bakal Dicopot

Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku belum bisa menanggapi soal terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2020. Instruksi ini berisi penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian Covid-19 yang salah satunya isinya mengatur sanksi ancaman pemberhentian kepala daerah yang melanggarnya.

Emil, sapaan akrab mantan Wali Kota Bandung ini, mengatakan persoalan ini harus dilihat secara komprehensif.

“Karena begini, harus dilihat secara komprehensif, adakah perilaku tercela dari kepala daerah yang melanggar hukum. Biasanya pemberhentian itu, dalam definsi itu, biasanya diproses dengan pemberhentian. Tapi kalau ada dinamika seperti ini, nah itu yang besok kita akan elaborasi,” kata Emil, Kamis, 19 November 2020.

Emil mencontohkan terjadinya unjuk rasa. “Contoh demo, kumaha itu, kerumunan kan. Masa setiap ada demo, kalikan semua, terus kepala daerahnya harus bertanggung jawab secara teknis,” kata dial

Ia mengatakan sudah mengirimkan instruksi untuk pelaksanaan tahapan pilkada. Tiga daerah yang melaksanakan pilkada langsung tahun ini, saat ini masuk dalam zona merah yakni Kabupaten Bandung, Karawang, dan Kabupaten Tasikmalaya.

“Di beberapa daerah yang zona merah seperti Kabupaten Bandung, Tasikmalaya itu sudah diinstruksikan untuk mengantisipasi menjelang hari pencoblosan, (dengan) proses-proses pengurangan intensitas kegiatan. Itu arahan kami,” kata Emil.

Emil mengatakan, salah satu kegiatan yang diminta dikurangi intesitasnya itu adalah kampanye. “Karena Covid itu akan, tinggi intensitas kegiatan, akan tinggi pula intensitas penularan. Jadi kepada yang pilkada sedang zona merah, arahan kami adalah mengurangi yang namanya intensitas kegiatan kampanye,” kata dia. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*