Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka di Bantul Tunggu Evaluasi Penyebaran Pada Desember 2020

Ilustrasi | Foto: republika.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul, belum memberian kepastian terkait penyelenggaraan pembelajaran tatap muka pada Ilustrasi | Foto: republika.co.idawal januari 2021. Pertimbangkan grafik perkembangan kasus konfirmasi positif Covid-19 pada Desember mendatang akan menjadi acuan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kemendikbud ini.

“Kalau saya melihat perkembangan, saya sudah sampaikan ke Pak Sekda (Sekretaris Daerah) melihat perkembangan sampai dengan akhir Desember seperti apa grafik kasus Covid-19,” kata Pjs. Bupati Bantul Budi Wibowo.

Dia mengemukakan hal itu menanggapi Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Menurut dia, jika tren kasus konfirmasi terinfeksi Covid-19 harian di Bantul hingga akhir tahun menunjukkan penurunan dan dibarengi dengan angka kesembuhan, maka memungkinkan diterapkan pembelajaran tatap muka di sekolah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat.

“Kalau pada akhir Desember grafiknya [yang terinfeksi Covid-19] ternyata meningkat, kami tidak akan berani mengambil risiko [dengan belajar tatap muka],” kata Budi, dilansir dari Antara.

Baca juga: Sultan: Pembelajaran Tatap Muka Tunggu Evaluasi Risiko Penularan Covid-19 di Kampus

Meski demikian, tuturnya, apa pun keputusan yang akan diambil terkait pembelajaran siswa di tengah pandemi, tetap akan dikomunikasikan dengan instansi terkait dan berdasarkan kajian Tim Gugus Tugas Covid-19, dan harus ada pengawasan dalam penerapan protokol kesehatannya.

“Pembelajaran tatap muka oke saja, tetapi sekali lagi harus ada pembatasan dan jaga jarak, pakai masker dan cuci tangan itu harus, tidak bisa tidak, sekolah juga harus ekstra keras mengawasi,” kata Budi.

Dia menambahkan pemantauan terhadap kegiatan belajar siswa di sekolah harus dilakukan juga saat jam istirahat di luar kelas, agar siswa tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menjaga jarak dan tidak membuat kerumunan.

“Tidak boleh nanti sudah jaga jarak di ruangan, tapi ketika istirahat mereka berkerumun ini yang harus dipantau sekolah, saya sudah sampaikan ke Dinas Pendidikan, boleh, tapi jaga jarak dalam kelas, ketika mereka istirahat tidak boleh berkerumun, berkerumun apalagi lepas masker, kan bahaya,” lanjutnya.

Dia juga mengatakan bahwa sarana kesehatan di sekolah dalam mempersiapkan pembelajaran di tengah pandemi Covid-19 juga sudah diupayakan pemerintah, bahkan jika nantinya butuh anggaran lagi untuk mendukung sarana kesehatan, pemda siap memberikan alokasi anggaran.

“Tidak masalah, BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] sudah merespons itu, kemudian Satgas (Satuan Tugas) sudah mengidentifikasi, kalau itu kurang langsung sampaikan ke kita untuk kita cairkan, kita ada dana cukup sampai Desember sekitar Rp30 miliar masih ada,” tuturnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*