Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

62.142

63.749

2%

Kasus Baru

1.447

1.607

11%

Update: 5 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pilkada Di Masa Pandemi, KPU Solo Perkirakan Butuh Tambahan Anggaran Rp10,1 Miliar  

KPU Surakarta | Foto: timlo.net
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo menyatakan jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tetap dilaksanakan pada 9 Desember dengan menerapkan protokol kesehatan, maka diperkirakan butuh tambahan anggaran sekitar Rp10,1 miliar.

Ketua KPU Solo, Nurul Sutarti mengatakan penambahan anggaran untuk penerapan protokol kesehatan guna mencegah persebaran Covid-19 di semua tahapan pilkada. Pasalnya, pelaksanaan tahapan  Pilkada dilakukan ditengah pandemi.

“Ada penambahan anggaran karena kesepakatannya harus menggunakan protokol kesehatan Covid-19. Kami sudah rapat, kami sudah menghitung tambahannya berapa. Tapi ini juga belum fix. Sementara [tambahannya] Rp10,1 miliar,” katanya, seperti dikutip dari Solopos.com.

Nurul menjelaskan tambahan anggaran Pilkada di KPU Solo itu untuk pengadaan logistik protokol kesehatan seperti masker, face shield, hand sanitizer, ember dan sabun cuci tangan. Juga untuk pengadaan thermo gun, sarung tangan sekali pakai, hingga alat coblos di TPS.

Untuk alat coblos di bilik suara ada wacana menggunakan alat sekali pakai. “Ada wacana alat coblos sekali pakai. Entah bentuknya seperti apa. Kalau jadi sekali pakai berarti kami harus sediakan sejumlah pemilih di TPS itu,” ujar dia.

Baca juga: Achmad Purnomo Telah Serahkan Pengunduran Diri Di Pilkada Solo

Pembengkakan anggaran pilkada, menurut Nurul, juga dikarenakan adanya kemungkinan penambahan TPS. Bila semula jumlah TPS diperhitungkan 1.016 lokasi, dengan penerapan protokol kesehatan jumlah TPS menjadi 1.800 lokasi.

“Jumlah 1.016 TPS itu kami hitung dengan ketentuan jumlah pemilih maksimal 800 orang per TPS. Tapi dengan asumsi jumlah maksimal pemilih 400 orang per TPS jumlah tempat pemungutan suaranya menjadi 1.800,” kata dia.

Terkait sumber tambahan anggaran, dia mengatakan kemungkinan sharing antara APBN dengan APBD kota/kabupaten. Tapi KPU Solo masih menunggu surat resmi dari KPU pusat terkait tahapan pelaksanaan pilkada.

Kendati sudah dilakukan rapat dengar pendapat antara KPU RI dengan DPR, perubahan PKPU tahapan pilkada belum turun. “Kami masih menunggu. Proses perubahan ini juga mesti disahkan Kemenkum dan HAM,” urai dia.

Begitu PKPU perubahan tahapan pilkada sudah turun, Nurul menjelaskan KPU Solo akan langsung bergerak menghidupkan kembali tahapan pilkada. Seperti dengan aktivasi badan adhoc yakni PPK serta melantik panitia pemungutan suara.

Ada juga tahap verifikasi faktual pasangan cawali-cawawali dari jalur perseorangan, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP), serta pencocokan dan penelitian (coklit). Tahapan-tahapan itu hampir paralel waktunya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*