Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

68.079

70.736

3%

Kasus Baru

1.853

2.657

43%

Update: 9 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pakar HTN UNS Riewanto: Pilkada Serentak di Tengah Pandemi Covid-19 Terkesan Dipaksakan

Pakar HTN Dr Agus Riewanto
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SOLO – Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Dr. Agus Riewanto menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak terkesan dipaksakan dan menciptakan ketidakpastian.

“Ada kesan penyelenggaraan Pilkada serentak hanya dipaksakan digelar pada tahun 2020. Pilkada serentak hanya digelar sebagai formalitas belaka untuk menjawab keajegan jabatan satu periode yang berlangsung selama lima tahun bagi kepala daerah,” ujar Dr Agus Riewanto, Dosen Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNS Surakarta kepada wartawan melalui pesan whatsap, Senin (18/5).

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini yang semula dijadwalkan bulan September namun tak dapat dihelat sesuai jadwal. Akhirnya Pilkada serentak diundur penyelenggaraannya menjadi bulan Desember tahun 2020.

Menurutnya, hal ini justru menciptakan ketidakpastian penyelenggaraan Pilkada serentak. Hal tersebut diakibatkan oleh bunyi dari Pasal 201A ayat (3) yang menunda kembali penyelenggaraan Pilkada serentak apabila pada bulan Desember 2020 nanti pandemi Covid-19 masih berlangsung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang-Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.

Baca juga: Pilkada Serentak 2020 Dalam Ketidakpastian, KPU Daerah Maju Kena Mundur Kena

“Nanti akan ada masalah ketatanegaraan bagaimana kok ada Perppu yang dibikin Perppu, Perppu baru dihapus oleh Perppu yang baru lagi. Mestinya Pilkada dimulai saat diumumkannya Covid-19 berakhir supaya lebih aman. Dalam Perppu ini seharusnya juga ditambah jeda, KPU diberi waktu dua bulan setelah Covid-19 diumumkannya berakhir,” lanjutnya.

“Penyelenggaraan Pilkada serentak harusnya tidak hanya ditekankan pada pergantian kepemimpinan politik di daerah saja, namun hal yang lebih penting dan harus menjadi perhatian adalah tingkat partisipasi publik.”ujarnya.

Walaupun pemerintah sudah mengambil sikap untuk mengundur penyelenggaraan Pilkada serentak akibat ketidakpastian kapan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) akan berakhir, namun pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Dr. Agus Riwanto, melihat ada sejumlah risiko jika Pilkada serentak tetap akan dihelat pada tahun ini.

“Sebenarnya norma Perppu Nomor 2 Tahun 2020 itu hanya ada empat walaupun pasal yang diubah dan ditambah hanya ada tiga. Ini Perppu sangat singkat sekali. Pertama adalah Pilkada lanjutan pada perubahan pasal 120 karena bencana non-alam. Kedua, KPU tetapkan penundaan sesuai pasal 122A di PKPU berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Ketiga, ubah jadwal pada pasal 201A dari September ke Desember. Dan, keempat adalah Pilkada tunda lagi bila Desember tak terlaksana dengan persetujuan DPR dan pemerintah,” paparnya.

Dalam dinamika penundaan Pilkada serentak tahun 2020, Dr. Riwanto melihat adanya peluang Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai penyelenggara Pemilu untuk tidak independen. Hal tersebut diakibatkan oleh adanya campur tangan DPR RI dan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada yang seharusnya menjadi tangung jawab penuh KPU.

“Baik tahapan maupun penundaannya KPU dalam Perppu ini diminta untuk berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah. Karena ini produknya Perppu, Perppu itu kan setara dengan Undang-Undang (UU). Itu sebabnya, presiden tidak perlu mengatakan itu. Cukup mengatakan saja bahwa Pilkada akan dilakukan oleh KPU. Itu cukup,” jelasnya. (ton/lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*