Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

64.958

66.226

2%

Kasus Baru

1.209

1.268

5%

Update: 7 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Pengamat: China Sudah Kangkangi Hukum Internasional

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Di tengah wabah mondial virus corona baru atau Covid-19, Republik Rakyat China (RRC) konsisten mengangkangi hukum internasional, sehingga memancing ketegangan di wilayah perairan yang mereka klaim sebagai milik mereka.

Dalam beberapa hari belakangan ini, dunia menyaksikan bagaimana konsentrasi armada China di perairan Laut China Selatan. Secara sepihak China juga telah memberi nama untuk 25 pulau, beting, terumbu, serta 55 gunung dan punggung laut di perairan itu.

Menurut dosen hubungan internasional Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Teguh Santosa, manuver China di Laut China Selatan konsisten dengan sikap China yang mengabaikan hukum internasional di kawasan.

“China selalu menggunakan klaim kuno bahwa perairan itu adalah milik mereka, seolah-olah mereka sedang hidup di era ratusan tahun yang lalu. Seperti saat pendiri Dinasti Yuan Kublai Khan berkuasa di daratan China dan memaksakan negeri-negeri lain untuk tunduk kepada mereka. China mengabaikan kenyataan bahwa setelah Perang Dunia Kedua banyak negara baru yang memiliki hak kedaulatan atas wilayah perairan yang diakui berbagai perjanjian internasional, seperti UNCLOS 1982,” ujar Teguh Santosa dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (30/4/2020).

“China memperlihatkan dengan terang benderang bahwa mereka enggan menghormati hukum internasional,” sambung dosen politik Asia Timur ini.

Baca juga: Kabar Gembira, Pemerintah Saudi Segera Buka Akses Masjidil Haram dan Masjid Nabawi

Keberanian China mengklaim perairan tersebut dimulai tahun  2009, kemudian berlanjut di tahun 2013 ketika Filipina yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Permanent Court of Arbitration (PCA) di Belanda. Sikap China yang mengabaikan gugatan tersebut membuat banyak negara geram.

Bahkan pada tahun 2016 saat PCA memutuskan China tak punya hak atas wilayah itu, sikap negeri yang menjadi awal penyebaran cirus corona itu tak bergeming. “Desember tahun lalu hubungan Indonesia dan China sempat memanas karena China memasuki Zona Ekonomi Ekslusif ndonesia tanpa izin. China juga marah Indonesia menggunakan nama Laut Natuna Utara untuk wilayah perairan Natuna yang menjadi hak kedaulatan Indonesia,” ungkap Teguh.

Dalam kacamata politik internasional, Teguh menilai Partai Komunis China jeli melihat sengketa perbatasan wilayah perairan yang sedang terjadi di antara negara-negara anggota ASEAN. “Mereka paham bahwa di antara negara-negara ASEAN ada sengketa untuk menentukan garis batas di perairan yang sudah berlangsung cukup lama.”

Manuver China, masih kata Teguh, berpotensi memancing ketegangan skala besar di kawasan. Tidak hanya menyinggung negara-negara yang wilayahnya dicaplok, baik Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Taiwan, tetapi juga memancing keterlibatan super power lain, Amerika Serikat dan sekutu di kawasan, seperti Jepang.

Pandangan senada juga disampaikan peneliti Chatham House, Bill Hayton.  Dalam keterangannya beberapa hari lalu, Bill Hayton mengatakan, sikap China inkonsistensi dengan kenyataan bahwa mereka juga merativikasi UNCLOS 1982.

“China telah meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang sangat jelas mengatur tentang apa yang bisa dan tidak bisa diklaim negara sebagai wilayah. Namun China tampaknya menentang UNCLOS dengan menegaskan kedaulatan di tempat-tempat yang sangat jauh,” ujar Bill Hayton. (wid)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*