fbpx Press "Enter" to skip to content

Kalau Ganjar Jadi Menteri, Jateng Njuk Piye? (Bagian 1)
Esai Bersambung Mas Awo

Selasa, 10 September 2019
Mari berbagi
Mas Awo

Di tengah gosip dan hoax susunan Kabinet Kerja Jilid II seorang teman dengan setengah berbisik menyatakan, “Kalau Ganjar jadi menteri, Jateng njuk piye?”

Saya ragu menangkap kalimat itu sebagai sebuah pertanyaan atau upaya memberi memberi bocoran? Karena agak ragu, sikap yang paling tepat adalah bertanya balik. “Apa infonya sudah A satu? Atau masih A dua atau bahkan A tiga?”

Menerima pertanyaan balik seperti itu, sang teman terlihat kurang berkenan. “Walah, ditanya kok baliknya bertanya…..”

Lantas diapun nyerocos bagaimana Pakdhe memberi perhatian khusus kepada Ganjar karena perjuangannya dalam pemungutan suara di Pilpres 2019 dianggap berhasil, soal kemampuan Gubernur Jateng dalam mengelola informasi di media sosial yang tergolong ciamik, sampai pada harapannya agar Mas GP bisa naik ke jenjang nasional. Komplit plit pokoknya.

Ketika saya tanya Pakdhenya Ganjar yang mana yang dimaksud, dia tergelak sambil misuh…… Juga ketika saya tanya lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan GP karena banyak nama tokoh yang bisa diberi inisial GP, kembali dia misuh sambil meracau kencang …..

Setelah ngeh dan yakin  dengan yang dia maksud, dengan datar saya nyatakan secara mantab bahwa cerita Gubernur Jateng diangkat jadi menteri itu kan sudah banyak contohnya. Mulai dari awal republik, Raden Panji Soeroso mungkin Gubernur Jateng pertama yang jadi menteri, setelah itu ada Pak Pardjo (Soepardjo Rustam), kemudian Mayjen TNI Mardiyanto. Lha kalau Gubernur yang sekarang mau dijadikan menteri, tidak perlu kaget. Dari provinsi lain juga sudah banyak Gubernur yang jadi menteri.

Lantas saya nyatakan, “Oke-oke saja Mas GP jadi menteri. Itu kan semacam promosi jabatan. Masalahnya dimana?”

Sang teman tak mau kalah, ngeyel dengan pertanyaan semula. “Jateng njuk piye?”

Ya nggak piye-piye, tukas saya. Kalau Mas GP jadi menteri, ya wakilnya, Gus Yasin, menggantikannya jadi gubernur. Lanjutannya, partai pengusung rapat menentukan wakil gubernur baru buat Jateng. Siapa dia, ya terserah partainya.

“Walah, kalau pengetahuan begitu tanpa baca berita juga tahu. Implikasinya bro… implikasinya,” sergah teman saya itu.

Tidak verbal pernyataannya, yang saya tangkap adalah kekhawatiran bagaimana jadinya “Kandang banteng dipimpin bukan kader banteng”.  Cara pikir seperti itu bisa dimaklumi, sehingga untuk menghiburnya saya katakan “Wakil Gubernur baru yang dilantik, kemungkinan besar berasal dari salah satu kader banteng”.

Dalam politik yang memakai pola koalisi saat mengusung pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada kontestasi Pilkada, perubahan konstelasi bisa terjadi secara drastis. Sang wakil otomatis naik, dan posisi wakil bisa diisi dari hasil kesepakatan partai koalisi yang mengusung.

Tentu ada syaratnya jika mau diisi lagi posisi wakilnya, yaitu jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan sejak kosong sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Karena itu, jika pasangan kepala daerah berasal dari partai yang berbeda, konstelasi politik lokal pastilah berubah karena figur kepala daerah memang dominan.

Taruh kata jika partai A yang semula memiliki representasi kepala daerah, di tengah jalan kepala daerah mundur dengan alasan apapun –termasuk memangku jabatan baru, representasinya akan berubah ke partai dari mana wakilnya berasal.

Kembali ke soal gosip Mas GP bakal masuk ke Kabinet Kerja Jilid II, kalau memang terjadi, konstelasi politik di Jawa Tengah pastilah akan mengalami pergeseran. Kalau implikasi tersebut sudah ditimbang secara matang, dan sudah dibicarakan serius dengan partai yang mengusungnya, rasanya tidak ada yang perlu dirisaukan.

Apalagi jika dilihat dari sisi usia, sebenarnya durasi yang tersedia untuk karir politik Ganjar Pranowo masih cukup panjang. Di tahun 2019 ini, usianya baru 51 tahun, sehingga saat akhir masa jabatannya sebagai Gubernur Jateng umurnya 54 tahun. Posisi yang masih okelah untuk dunia politik. Sehingga kalau ada yang mendukungnya untuk tampil di pentas politik nasional di tahun 2024 pun usianya baru 56 tahun. Sebagai perbandingan, saat masuk ke kontestasi nasional SBY berumur 55 tahun, sementara Prabowo Subianto saat bertarung di Pilpres 2019 usianya 68 tahun, dan di Pilpres 2014 masih 63 tahun.

Mungkin, sekali lagi mungkin, gosip akan masuknya Ganjar Pranowo ke Kabinet Kerja Jilid II didasari alasan supaya dia tidak mengalami masa jeda di pusaran kekuasan. Pendapat ini memang dengan mudah dipatahkan, karena hal itu juga bisa dilakukan setelah yang bersangkutan menyelesaikan masa jabatan sebagai Gubernur Jawa Tengah. Misalnya dengan mekanisme reshuffle kabinet di bulan Agustus 2022 mendatang, sehingga konstelasi politik Jawa Tengah tidak berubah drastis.

Yang patut dicermati bukan hanya konstelasi politik di tataran kepartaian saja yang berubah jika ada pergeseran pemimpin daerah di Jawa Tengah. Konstelasi kepemimpinan di Jawa Tengah baik di eksekutif maupun lembaga legislatif juga bakal terpengaruh. Meski sudah ada mekanisme yang jelas, akan terjadi perubahan wajah unsur pimpinan di Jawa Tengah dan beberapa kabupaten dan kota, yang kini tengah bersiap mengikuti Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan digelar di 21 Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Tengah.

Karena itu, sebelum terjadi sebaiknya ditimbang secara masak. Apakah Mas Ganjar dijadikan menteri di momentum 2019 ataukah di tahun 2023 setelah masa jabatannya tuntas ditunaikan. (Lanjut ke Bagian-2)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id