fbpx Press "Enter" to skip to content

Kalau Ganjar Jadi Menteri, Jateng Njuk Piye? (Bagian 2)
Bambang Pacul Hampir Pasti Tak Mau…

Rabu, 11 September 2019
Mari berbagi
Mas Awo

Bisa dipastikan kalau Ganjar menjadi menteri, Gus Yasin bakal menjadi Gubernur Jawa Tengah untuk melanjutkan periode kepemimpinan Ganjar-Yasin yang akan berakhir pada 5 Septeber 2023. Ramalan waktunya, jika Jokowi – Amin dilantik pada 20 Oktober 2019 dan langsung mengumumkan jajaran kabinetnya, konsekuensinya pada 21 Oktober 2019 posisi Gubernur Jawa Tengah bakal demisioner.

Kalaupun ada penyelesaian administrasi dan tethek-bengeknya, hanya memakan waktu dalam hitungan hari. Tidak akan melebihi sepekan. Kalaupuan administrasinya kedodoran, Taj Yasin akan menjadi Plt Gubernur, dan tinggal menungu penetapan resmi dan pelantikan saja. Begitu Taj Yasin dilantik jadi Gubernur Jateng, posisi wakil Wakil Gubernur tentunya perlu diisi juga to. Siapa ya berhak menjadi Wakil Gubernur Jateng untuk masa sekitar 3 tahun itu?

Yang pasti posisi itu akan diisi kader PDIP yang diusulkan DPD PDIP Jateng dan disetujui Ketua Umum. Siapa saja yang dipandang pas untuk menjadi Wakil Gubernur Jateng, tentu itu urusan dapur PDIP. Kita yang awam hanya bisa menebak-nebak atau katakanlah memprediksi… Biar terasa lebih ilmiah….

Tebakan, perkiraan atau prediksi pertama soal siapa yang pas masuk ke kursi Wagub Jateng yang pertama tentu layak diberikan kepada Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, Ketua DPD PDIP Jateng. Posisinya sebagai “Ketua Partai Banteng Jawa Tengah” membuat Mas Pacul pasti akan menadapat prioritas pertama untuk tawaran ini. Sosoknya yang tegas, loyalitas tinggi yang sudah teruji serta dikenal menguasai medan pertempuran politik secara baik sehingga sering disebut sebagai komandan lapangan yang mumpuni, memperkuat alasan kenapa Mas Pacul pantas dikedepankan.

Perlu dicatat juga, selain tangkas di lapangan, Pacul punya pengetahuan politik dan sejarah yang kuat. Dia bisa berdialog tentang apa saja. Uniknya, dia punya kemampuan mengungkapkan pengetahuan yang diserapnya seolah menjadi “temuannya” saat dia mengungkapkan ke lawan bicaranya. Gaya bicaranya sering berapi-api, ciri khas politisi tulen memang.

Yang pasti, Jika Mas Pacul masuk ke posisi Wagub, “rasa banteng” dalam kepemimpinan daerah di Jawa Tengah bisa tetap ada meski gubernurnya bukan kader PDIP.

Persoalannya, sosok Bambang Pacul ini memang sulit didorong masuk ke eksekutif. Konon, beberapa kali dia dodorong menjadi eksekutif, tapi tak ada yang berhasil membujuknya. “Angel mas kalau komandan disuruh masuk eksekutif. Yang bisa memerintahnya cuma Ibu Ketum,”ungkap seorang kader PDIP saat diminta responsnya tentang kemungkinan mewagubkan Bambang Pacul.

Apalagi, tambah teman tadi, Pacul gak kepingin jadi pejabat. Dia lebih enjoy di legislatif. Itu artinya, Bambang Pacul hampir pasti tak mau. “Kalau untuk kepentingan partai, masak nggak mau juga?”sergah saya. Lagi-lagi jawabannya kembali labtop, “Kalau yang nyuruh ibuke ya memungkinkan”.

Lantas, kalau Ketua DPD PDIP Jateng tidak mau, perlu digogling lagi siapa yang pas diwagubkan. Pilihan terarah kepada kader PDIP yang menjadi kepala daerah di Jawa Tengah, dan dipandang berhasil memimpin daerahnya. Yang lebih penting lagi, supaya estafet berjalan baik, ya sebisa mungkin dipilih kader yang sudah dua periode menjabat sebagai bupati atau walikota karena pasti tidak bisa ikut kontestasi lagi di daerahnya. Dengan kriteria ini, maka muncullah nama-nama seperti Seno Samudro (Bupati Boyolali), Wardoyo Wijaya (Bupati Sukoharjo), Junaedi (Bupati Pemalang), Achmad Husein, (Bupati Banyumas), Sigit Widyonindito (Walikota Magelang) dan FX Hadi Rudyatmo (Walikota Surakarta/Solo). Semua nama yang disebut, layak dalam konteks kriteria kader PDIP dan sudah dua kali menjabat bupati/walikota dan sudah memasuki masa akhir kepemimpinannya.

Menimbang nama-nama tersebut, jika dilihat dari keberhasilannya di Pileg 2019, nama Rudy (Solo) dan Seno (Boyolali) patut dipertimbangkan karena mampu menciptakan kondisi parlemen di daerahnya bisa benar-benar menjadi “kandang banteng”. Bayangkan saja, dari 45 kursi yang ada, 35 kursi DPRD Kota Solo diborong PDIP. Demikian pula di Boyolali, dari 45 kursi yang tersedia, 35 kursi diduduki kader PDIP. Ruuar biassahh…

Di Kabupaten Sukoharjo yang dipimpin Wardoyo, meski 20 dari 45 kursi DPRD bisa diraih PDIP, namun dibanding Pileg 2014 secara matematis PDIP kehilangan 2 kursi. Meski mungkin saja secara psikologis yang diperoleh dari survey kepercayaan kepada PDIP di sini membaik.

Bagaimana dengan daerah lain? Dalam kepemimpin Husein peroleh kursi DPRD Kabupaten Banyumas naik dari semula 16 menjadi 17 kursi. Artinya, dari 50 politisi di kabupaten yang terkenal dengan kripik dan gethuk gorengnya ini, kadernya yang masuk ke DPRD dari 50 kursi dewan yang ada. Sedikit banyak Husein pasti berperan menaikkan 1 kursi PDIP di DPRD. Begitu pula dengan peran Sigit di Kota Magelang dan Junaedi di Kabupaten Pemalang, perannya menjaga kursi PDIP patutlah diapresiasi.

Kembali ke konteks Wagub, semuanya punya peluang yang sama. Siapa yang dianggap pas, tentu tergantung kebutuhan dan kriterianya. Kalau dari popularitas, nama Rudy akan berada di posisi terdepan. Selain popular dari wilayahnya merupakan kantung media massa, Rudy juga dikenal sebagai salah satu anak kesayangan Megawati. Seno Samudro meski tak terlihat eksposnya, merupakan salah satu kepala daerah yang diandalkan. Begitu juga Wardoyo, kedekatannya dengan petinggi PDIP tidak diragukan. Karena itu, soal siapa, tergantung kebutuhannya.

Jikalau pertimbangannya adalah bisa memberi warna PDIP di kepemimpinan Jawa Tengah, sosok Rudy juga mentor politik Jokowi, layak dipertimbangkan. Kalau soal pengalaman birokrasi, nama Sigit (Magelang) patut dikedepankan. Begitu seterusnya, sekali lagi, tergantung keperluan dan kepentingannya. Nek wis ngerti butuhe apa, agek isa milih sing pas sapa (Kalau sudah tahu apa kebutuhannya, baru bisa memilih siapa yang pas).

Oh ya, ngomong-ngomong soal kader PDIP di Jateng, kayaknya ada yang terlupakan. Bagaimana dengan Hendi dan Mundjirin?

Bupati Kabupaten Semarang, Mundjirin ES dengan segala hormat sudah tergolong sepuh. Di tahun 2019 ini usia beliau sudah 67 tahun. Kebetulan, ini kebetulan beneran, Mundjirin tidak aktif di struktural partai PDIP, sehinga selepas masa jabatan keduanya beliu kabarnya ingin kembali fokus di kegiatan lamanya sebagai dokter.

Akan halnya Hendi yang nama resminya Hendrar Prihadi. Saat ini namanya masih digadang-gadang untuk mencalonkan lagi sebagai Walikota Semarang Periode 2020-2025. Banyak yang menduga Hendi sudah tidak bisa mencalonkan lagi, tapi menurut peraturan yang ada, masa jabatannya ketika menggantikan Soemarmo HS secara resmi hitungannya kurang dari satu masa jabatan. Yaitu 2,5 tahun. Bisa saja Hendi diwagubkan, tapi bagaimana dengan Semarang Kota?

Adakah kemungkinan kalau Ganjar ditarik ke Jakarta, kepemimpinan daerah provinsi Jawa Tengah bakal dikocok ulang? (Lanjut ke Bagian-3)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id