Meski Tuai Pro-Kontra, Hukuman Kebiri Kimia Sudah Final

Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Meski dinilai melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan aturan Internasional, hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak tetap akan diberlakukan.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise menyatakan pemberatan hukuman berupa kebiri melalui suntik kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, sudah final dan mengikat semua pihak.

“Pemberatan hukuman tertuang dalam Undang-Undang yang sudah final dan semua pihak harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang tersebut,” kata Yohana, Rabu (28/8).

Undang-Undang yang dimaksud Yohana adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Karena itu, Yohana memuji Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang menjatuhkan vonis dengan pemberatan hukuman bagi terdakwa kasus kekerasan seksual terhadap anak.

“Sembilan anak di Mojokerto menjadi korban kejahatan seksual, dicabuli. Pengadilan Negeri Mojokereto adalah pengadilan yang pertama kali mengeluarkan keputusan penjatuhan hukuman tambahan. Saya mengapresiasi itu,” tuturnya.

Yohana mengaku tahu pemberatan hukuman berupa hukuman kebiri kimia menimbulkan pertentangan, terutama dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM) dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Baca juga: PBB Nyatakan Perang Terhadap Pelecehan Seksual

“Namun, Undang-Undang sudah keluar dan sudah final. Undang-Undang tersebut sudah cukup kuat. IDI harus tunduk pada Undang-Undang. Kalau melawan berarti melanggar Undang-Undang,” katanya, seperti dikutip dari Antara.

Yohana mengatakan pemberatan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak menjadi peringatan bagi para pelaku lainnya. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 merupakan wujud perlindungan negara kepada anak-anak yang rentan menjadi korban kekerasan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menyebut kebiri kimia melanggar aturan internasional.

Salah satunya, kata dia, tentang aturan Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Amnesty menyatakan pidana tambahan kebiri kimia hanya membalas kekejaman dengan kekejaman. Amnesty menuding putusan tersebut tidak tepat dan bersifat tidak adil.

“Itu bukan esensi dari penghukuman dan bukan pula bagian dari keadilan,” kata Usman dalam keterangan persnya, Selasa (27/8).

Amnesty berpendapat hukuman-hukuman kejam seperti dalam kasus ini hanya jadi ‘cara instan’ dalam menanggulangi kasus kejahatan seksual. Tindakan ini, kata dia, malah menjauhkan pemerintah dari tanggung jawab dalam melindungi anak-anak.

Usman mengimbau pihak otoritas agar mencari alternatif hukuman lain yang akan lebih efektif mengurangi angka kejahatan seksual anak tanpa menerapkan hukuman yang tidak manusiawi. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*