Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

68.079

70.736

3%

Kasus Baru

1.853

2.657

43%

Update: 9 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

Kemendikbud Sebut Sistem Zonasi Dapat Tekan Angka Putus Sekolah

Ilustrasi | Foto: detik
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyatakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2019 dibentuk untuk mengatasi masalah putus sekolah di Indonesia.

Staf Ahli Bidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Chatarina Muliana Girsang mengungkapkan banyak anak usia sekolah yang tidak bisa meneruskan pendidikan karena gagal di seleksi Ujian Nasional (UN).

Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada 2018, yang menyebutkan bahwa sebanyak 57,4% tenaga kerja di Indonesia berpendidikan SMP ke bawah. Padahal, negara bertujuan mewajibkan dan membiayai pendidikan anak dari SD hingga SMP.

“Angka putus sekolah SD dan SMP, ternyata mereka ini diseleksi dengan UN. Ini juga jadi sebab beberapa sekolah negeri jadi terstigma sekolah favorit. Sementara itu, anak-anak yang enggak memenuhi syarat banyak putus sekolah,” papar Chatarina seperti dilansir dari Antara, Selasa (2/7).

Masalah tambahan datang dari tidak meratanya jumlah sekolah di satu daerah. Selain itu, jumlah SMP lebih sedikit dari SD dan jumlah SMA lebih sedikit dari SMP.

Oleh karena itu, sistem zonasi pun diharapkan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) dalam menghitung kebutuhan sekolah di daerah masing-masing.

Chatarina menambahkan jarak sekolah yang lebih dekat dari rumah juga akan membantu mengakomodasi waktu kebersamaan yang lebih lama serta meningkatkan komunikasi antara anak dengan orang tua.

“Dengan zonasi juga akan terukur, kalau mengacu sekolah favorit karena upaya gurunya bukan karena anaknya. Sementara itu, Pemda harus menghitung, berapa yang lulus SD, SMP, berapa yang harus ditambah,” terangnya.

Baca juga: Pemprov Jateng Tetapkan Kuota Jalur Prestasi Luar Zonasi Jadi 15%

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendukung penerapan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis zonasi. Namun, sebaiknya sistem zonasi dilaksanakan secara bertahap.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti Retno Listiarti menyampaikan, KPAI mendukung kebijakan  PPDB dengan  sistem zonasi, karena sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.  Anak yang rumahnya dekat sekolah akan lebih terlindungi dan aman.

“Anak cukup berjalan kaki atau naik sepeda untuk berangkat dan pulang sekolah, tentu ini juga menghemat biaya transportasi,” tuturnya, belum lama ini.

Saat ini, banyak orangtua yang memberikan anak motor padahal belum punya SIM. Hal tersebut sebenarnya justru sangat membahayakan keselamatan anak.

Selain itu, jika sekolah jauh dan naik kendaraan umum, maka bisa bertemu anak sekolah lain yang kerap menimbulkan gesekan, sehingga terjadi tawuran. Artinya, sistem zonasi juga bisa menurunkan angka kekerasan di pendidikan.

“Anak juga cukup istirahat, tidak kelelahan setiap hari, sempat sarapan karena sekolahnya dekat, bahkan bisa diantar makan siang oleh orang rumahnya. Dengan demikian, gizi anak dan tumbuh kembang anak dapat optimal,” paparnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*