fbpx Press "Enter" to skip to content

Polri Terjunkan 2,8 Juta Aparat Gabungan Amankan Pemilu 2019  

Selasa, 16 April 2019
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Lebih dari 2,8 juta aparat gabungan diterjunkan untuk mengamankan TPS pada Pemilu 2019. Jumlah tersebut terdiri dari 271.880 anggota Polri, 68.854 anggota TNI dan 1,6 juta anggota Linmas.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menuturkan pengamanan di TPS tersebut dilakukan guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Dedi menyampaikan dari 809.497 TPS yang ada, Polri juga telah melakukan pemetaan mana saja TPS yang masuk kategori rawan. Namun, ia tak merinci datanya.

Polri juga telah memetakan daerah mana saja yang tergolong daerah rawan pada Pemilu 2019. Antara lain provinsi Maluku Utara, Papua Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Aceh, DIY, serta Jakarta.

Polri, dikatakan Dedi, telah menyiapkan pola pengamanan yang berbeda di TPS, bergantung pada tingkat kerawanan TPS tersebut.

Untuk TPS kategori kurang rawan, pola pengamanan yang digunakan adalah pola 2-4-6. Artinya, dua anggota Polri mengamankan empat TPS dibantu oleh enam personel Linmas.

Baca juga: Tak Liburkan Karyawan Saat Pemilu, Bos Perusahaan Bisa Dipidana

Sedangkan untuk TPS kategori rawan, pola pengamanan yang diterapkan adalah pola 4-2-8. Yakni, empat anggota Polri mengamankan dua TPS dibantu delapan anggota Linmas.

Lalu, untuk TPS kategori sangat rawan menerapkan pola pengamanan 6-2-8. Yakni enam anggota Polri mengamankan dua TPS dibantu delapan anggota Linmas.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta masyarakat untuk menahan diri melakukan pawai atau bentuk mobilisasi massa lainnya setelah pencoblosan. Tito menegaskan polisi tak akan memberi izin kepada mereka yang hendak melakukan mobilisasi massa.

“Meminta masyarakat untuk tidak melakukan pawai, syukuran, atau apapun mobilisasi massa untuk menunjukkan kemenangan karena nanti akan memprovokasi pihak lainnya,” ujar Tito dalam rapat gabungan di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id