fbpx Press "Enter" to skip to content

Kantor Pertanahan Boyolali Minta Masyarakat Ikut Awasi Praktik Pungli

Kamis, 25 April 2019
Mari berbagi

JoSS, BOYOLALI – Kantor pertanahan Boyolali membutuhkan peran aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi pelayanan publik dari praktik korupsi. Selain itu pihak kantor pertanahan Boyolali melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas guna mewujudkan pelayanan profesional dan bebas dari korupsi.

Kepala Kantor Pertanahan Boyolali, Kasten Situmorang  mengatakan sebagai badan publik pihaknya bertekad melakukan deklarasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi yang bersih serta melayani (WBBM).

“Pencanangan zona integritas dalam rangka melakukan penataan terhadap sistem pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional,’’ ujar Kasten usai deklarasi di kantornya, seperti yang dilansir dari suaramerdeka.com, Rabu (24/4).

Hadir dalam deklarasi tersebut,  Kapolres Boyolali, Kusumo Wahyu Bintoro, Komandan Kodim 0724 Boyolali, Herman Taryaman, Kepala Kejaksaan Negeri Boyolali, Prihatin, Kepala Pengadilan Negeri Boyolali, Tuty Budhi Utami.

Baca juga: Sensasi Mandi Bagai Raja di Umbul Ngabean, Boyolali

Zona integritas merupakan upaya untuk mencegah korupsi yang diperlukan dalam pelayanan publik secara terbuka, sehingga masyarakat bisa mengawasi.

“Contoh masyarakat datang ke loket tertentu daftarkan tanahnya sesuai kebutuhannya pastikan bayar sesuai nominal dan memperoleh tanda terima. Selanjutnya secara sistem berkas bisa dipantau dengan ponsel sudah selesai belum, sudah berapa lama. Ini merupakan salah satu bentuk kemudahan,’’ tambahnya.

Kasten berharap,  seluruh pegawainya bisa bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lantaran pihaknya menargetkan akan menyelesaikan 45 ribu sertifikat melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Boyolali.

Pria yang baru sebulan bertugas sebagai Kepala Kantah Boyolali ini menambahkan, pihaknya akan bekerja sepanjang hari untuk menyelesaikan target hingga tanggal 9 September 2019. ‘’Semua bidang tanah di Boyolali dapat memiliki sertifikat. Jalan-jalanpun saya sertifikatkan sebagai aset Negara,’’ pungkasnya. (nug/lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id