Ngesti Pandawa

Rofiuddin: Peliputan Pemilu Tak Seperti Pemberitaan Sepakbola

pemilu
Rofiuddin | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Media massa diharapkan tidak melihat perhelatan Pemilu 2019 dengan kacamata seperti berita sepakbola. Pasalnya dalam sepakbola, kedua tim yang berhadapan saling serang satu sama lain dengan harapan memenangkan pertandingan.

Menurut Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Rofiuddin, berita sepak bola kerap menyajikan informasi pralaga dengan metode pemberitaan head to head atau berhadap-hadapan antar tim.

Hal itu dimaksudkan untuk memperlihatkan persaingan dan rivalitas antarkedua tim yang akan bertanding.

“Itu tentu akan bisa memanaskan suhu politik, jika diterapkan dalam pembuatan berita pemilu, khususnya jelang Pilpres 2019 ini,” ujarnya.

Dijelaskan, pihaknya berharap media bisa lebih mencerahkan dengan membuat berita pemilu dengan metode penulisan seperti rubrik kesehatan. Diurai persoalannya apa, penanganannya bagaimana dan solusinya apa.

Dengan demikian, pemberitaan yang dihasilkan lebih mendalam, dan tidak malah membuat suasana menjadi lebih panas. Metode penulisan seperti pembuatan berita olahraga, katanya, karena media memang cenderung senang dengan berita yang berbau konflik.

Baca jugaBawaslu Jateng Rekomendasikan Sanksi Untuk 35 Kepala Daerah

“Ini tentu bukan tanpa sebab, media juga mengikuti tren yang digemari masyarakat yang suka sesuatu yang instan dan praktis. Sehingga berita yang disajikan saat ini banyak yang hanya melulu konfliknya saja. Bukan sesuatu informasi yang dalam dan konferensif, yang mendidik masyarakat,” tukasnya.

Bawaslu, imbuhnya, memang memiliki sejumlah tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai pengawas pemilu berdasarkan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Tantangan Bawaslu saat ini tak hanya menjalankan fungsi pengawasan namun juga sosialisasi, pencegahan, penindakan, hingga memutuskan pelanggaran administrasi pemilu.

Menurutnya, masyarakat juga memiliki peran dalam ikut serta melakukan pengawasan. Namun dia menilai, kondisi masyarakat saat ini yang cenderung apatis, menjadikan mereka abai terhadap urusan publik.

“Kami juga menjadi vonis lembaga peradilan. Misalnya ketika menangani pelanggaran administrasi pemilu. Masyarakat harus berani ikut serta mengawasi dengan mengadu ke lembaga berwenang. Media menjadi penolong bagaimana masyarakat tertarik terhadap isu-isu publik,” kata Rofiuddin.

Di sisi lain, akademisi Undip Turnomo Rahardjo mempertanyakan apakah wartawan punya independensi atau tidak dalam kondisi politik saat ini. Karena ada faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi independensi media.

Dia menilai, kepentingan pemilik media bisa sangat mempengaruhi independensi media tersebut. Tidak mudah wartawan bisa mengatasi tekanan-tekanan itu setiap hari. Terutama dari pemilik media.

“Memang harus ada pemilahan tegas antara pemilik dan redaksi yang diatur dalam aturan hukum. Secara teoritik memang terpisah, kebijakan redaksional tidak bisa diintervensi pemilik media. Pemilik bukan mengurusi kebijakan isi berita. Pemilik media seharusnya tak boleh semena-mena memanfaatkan media untuk kepentingan sendiri,” ujarnya.

Terpisah, tokoh media Gunawan Permadi mengakui jika kinerja jurnalis dalam pemberitaan pemilu memang dituntut untuk independen, akurat, dan tanpa tendensi.

Namun hal itu dinilainya juga sulit, karena saat ini banyak pemilik media yang berpihak.

“Memang perlu ada aturan yang juga mengatur soal perusahaan media. Jika ada perselisihan pers dengan narasumber, bisa diselesaikan di dewan pers. Tapi saat jurnalis bermasalah dengan pemilik media larinya ke hukum perburuhan. Ini tentu sangat menyulitkan kerja jurnalis saat harus dituntut independen, akurat, dan tanpa tendensi,” katanya. (gus/lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*