Agar Aman Terima Suap, Taufik Kurniawan Booking 3 Kamar di Gumaya 

Taufik Kurniawan
Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan duduk di kursi pesakitan di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (20/3) | Foto: Joy/joss.co.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Wakil Ketua DPR non aktif Taufik Kurniawan memesan tiga kamar di Hotel Gumaya, Semarang, saat menerima uang suap dari Bupati Kebumen, Muhammad Yahya Fuad.

Suap Rp 3,65 miliar ke politisi PAN tersebut bagian dari komitmen fee atas upaya penambahan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) pada APBN Perubahan 2016 untuk Kebumen.

Fakta tersebut terungkap dalam sidang perdana kasus dugaan suap Taufik Kurniawan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (20/3). Sidang mengagendakan pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) dari KPK, Eva Yustisiana dan Joko Hermawan.

“Guna memastikan penyerahan uang berjalan aman, terdakwa memerintahkan Rachmad Sugiyanto memesan 3 kamar di Hotel Gumaya Semarang, yakni 2 kamar bersebelahan (connecting door) untuk menerima uang dan satu kamar di depannya yang akan digunakan terdakwa untuk mengawasi penerimaan fee,” beber Eva.

Bermula dari pertemuan Taufik dan Yahya Fuad di ruang kerja Taufik di Gedung Nusantara I DPR RI di Jakarta, Juni 2016. Sebelumnya telah terjalin komunikasi guna mengalokasikan DAK APBN Perubahan 2016 untuk Kebumen senilai Rp 100 miliar. Di pertemuan itu, diserahkan proposal usulan DAK Kebumen dan Taufik berjanji memperjuangkan dengan permintaan fee 5 % dari anggaran yang cair.

Proposal DAK Kebumen akhirnya disetujui di rapat Banggar DPRD bersama eksekutif, senilai Rp 93, 369 miliar, pada 27 Juni 2016. Selanjutnya Taufik dan Fuad Yahya kembali bertemu di Restoran KFC di Jalan Sultan Agung Semarang guna membahas teknis penyerahan fee 5 %.

Penyerahan fee disepakati terbagi 3 tahap. Tahap pertama sebesar sepertiga dari komitmen fee, minimal Rp1,5 miliar di tahap kedua dan sisanya diserahkan paling lambat Oktober 2016. Namun penyerahan uang hanya dilakukan dua tahap di Hotel Gumaya. Yakni tahap pertama, Rp 1,65 miliar dan tahap kedua, Rp 2 miliar masing-masing pada 26 Juli 2016 dan Agustus 2016.

Baca juga: Kejati Tahan 2 Tersangka Korupsi Mading Kendal

Selain menerima uang dari Bupati Kebumen, Taufik juga didakwa menerima suap dari Bupati Purbalingga Tasdi sebesar Rp 1,2 miliar, pada Agustus 2017. Modusnya juga sama, memperjuangkan anggaran DAK Purbalingga di APBN Perubahan 2017 senilai Rp 40,9 miliar dan minta fee 5 %.

Atas perbuatan menerima Rp 4,85 miliar, jaksa penuntut menjerat Taufik dengan dakwaan alternatif. Dakwaan kesatu, pasal 12 huruf a UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atau dakwaan kedua pasal 11 UU 31 Tahun 1999 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo pasal 65 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Atas pembacaan dakwaan tersebut, terdakwa Taufik mengaku mengerti dan menerima. Karena itu ia tidak mengajukan eksepsi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Antonius Widijantono dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi. (Joy/lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*