fbpx Press "Enter" to skip to content

Kemenhub Fasilitasi Maskapai dan Pengusaha Bahas Tarif Kargo Udara

Jumat, 8 Februari 2019
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan mempertemukan para pengguna jasa pengiriman dan maskapai penerbangan untuk berdiskusi bersama menanggapi keluhan masyarakat terkait dengan kenaikan tarif kargo udara.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan telah melakukan langkah awal dengan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan dan telah melakukan observasi pelayanan kargo pada 31 Januari-1 Februari 2019 di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Polana B Pramesti, sebagai regulator Ditjen Perhubungan Udara tidak mengatur tarif kargo.

“Sebagai regulator, kami tidak mengatur tarif kargo, tapi akan segera menanggapi keluhan masyarakat terkait kargo udara. Besok Jumat (8/2) kami kembali mengundang para Badan Usaha Angkutan Udara, AP I dan AP II, Asperindo dan ALFI untuk mencari solusi terkait masalah tarif kargo udara tersebut,” katanya dalam keterangan pers, Kamis (7/2).

Dia juga mengimbau kepada Badan Usaha Angkutan Udara untuk bersepakat dengan pengguna jasa kargo udara terkait tarif.

Dia tidak mengatur tarif kargo berdasarkan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan,  Pasal 128 Ayat (1) tentang tarif penumpang pelayanan non-ekonomi angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan mekanisme pasar dan ayat (2) berbunyi tarif angkutan udara niaga berjadwal dan angkutan kargo berjadwal dalam negeri ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa angkutan.

Sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia mengeluhkan kenaikan tarif kargo udara hingga 300% sejak Juni 2018 hingga Januari 2019.

Baca juga: YLKI Minta Pemerintah Atur Standar Tarif Bagasi Pesawat Berbayar

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos dan Logistik Indonesia (Asperindo) Mohamad Feriadi menuturkan kenaikan tarif jasa kurir dalam rentang akhir tahun lalu dan awal tahun ini tetap belum dapat mengompensasi kenaikan tarif kargo udara atau surat muatan udara (SMU) yang dilakukan maskapai penerbangan.

“Biasanya per semester [kenaikannya], pola dulu seperti begitu, tapi sejak Juni 2018 naik 6 kali,” katanya belum lama ini.

Dia menjelaskan maskapai yang digunakan perusahaannya sudah menaikkan tarif SMU sebanyak 6 kali dengan perincian kenaikan pertama pada Juni 2018, dilanjutkan pada Oktober 2018 sebanyak dua kali kenaikan. Selanjutnya, tarif SMU kembali naik pada November 2018 dan Januari 2019.

“Persentase kenaikkan total mencapai lebih dari 300%. Makanya tinggi sekali,” imbuhnya.

Dampak kenaikan tersebut lanjutnya, tentu akan menjadi beban para pengguna yang jelas ini memberatkan bagi para pelanggan.

Salah satu kesulitan perusahaan jasa kurir adalah menginformasikan kenaikan itu kepada pelanggan berbentuk perusahaan yang sudah ada kontrak kerja sama. Umumnya, kontrak kerja sama dengan perusahaan disebutkan perlu ada pemberitahuan terlebih dahulu jika ada rencana kenaikan tarif pengiriman.

Selain itu, dampak kenaikan tarif SMU tersebut kebanyakan dirasakan perusahan anggota Asperindo yang melayani barang-barang yang dijual melalu e-commerce. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id