fbpx Press "Enter" to skip to content

Kado Hari Pers: Remisi Pembunuh Wartawan Dicabut

Sabtu, 9 Februari 2019
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo akhirnya mencabut remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa. Alhasil, Susrama tetap harus menjalani hukuman penjara seumur hidup.

Jokowi memastikan sudah menandatangani pencabutan remisinya. Susrama sebelumnya mendapatkan remisi berupa pengurangan hukuman dari penjara seumur hidup menjadi 20 tahun penjara. Atas desakan banyak pihak, Jokowi mencabut remisi tersebut.

“Sudah, sudah saya tandatangani,” kata Jokowi di sela-sela Hari Pers Nasional di Surabaya, Sabtu (9/2).

Hal itu disambut lega oleh para wartawan. “Terima kasih, Pak Jokowi,” kata salah seorang wartawan dengan kencang.

Kasus pembunuhan sadis itu terjadi pada 2009. Susrama membunuh wartawan Radar Bali, Prabangsa. Jurnalis senior itu kerap menulis dugaan penyimpangan proyek di Dinas Pendidikan.

Mayat Prabangsa ditemukan di laut Padangbai, Klungkung, pada 16 Februari 2009, dalam kondisi mengenaskan. Susrama lalu ditangkap dan disidang dengan vonis penjara seumur hidup.

Baca jugaAksi Penolakan Remisi Pembunuh Jurnalis Prabangsa Makin Meluas

Sebelumnya, desakan muncul dari berbagai pihak yang dilakukan baik dalam bentuk aksi demo maupun diskusi dan kajian agar Jokowi mencabut remisi terhadap pembunuh wartawan.

Pakar hukum pidana dari Pukat UGM, Oce Madril Presiden dalam sebuah diskusi bertajuk ‘Menyoal Kebijakan Remisi dalam Sistem Hukum Indonesia’, belum lama ini meninta agar Presiden Jokowi tak ragu mencabut remisi hukuman otak pembunuhan I Nyoman Susrama.

Pencabutan itu bisa dilakukan karena adanya desakan dari publik atas remisi terhadap Nyoman Susrama, yang membunuh AA Gde Bagus Narendra Prabangsa.

“Terhadap Keppres 29/2018, seharusnya pemerintah bisa melakukan perubahan terbatas. Pemberian remisi terhadap Susrama bisa dibatalkan berdasarkan masukan dari publik,” katanya dalam keterangan tertulis.

Sedangkan pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan pencabutan remisi terhadap Susrama itu tentu harus disertai respons dari masyarakat yang merasa pemberian remisi tidak tepat.

Dengan adanya keberatan tersebut, Presiden bisa melakukan perubahan grasi berdasarkan UU No 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Pencabutan remisi terhadap Susrama itu tentu harus disertai respons dari masyarakat yang merasa pemberian remisi tidak tepat dengan mengajukan keberatan kepada Presiden berdasarkan UU No 30/2014. Presiden pun tentu harus menampung aspirasi publik itu dengan baik melalui pencabutan remisi terhadap Susrama,” jelas Feri. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id